Kuala Pembuang (ANTARA) - Anggota DPRD Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah Arrahman mengatakan, predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh pemerintah kabupaten merupakan bukti laporan keuangan telah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
“Perolehan WTP ini merupakan bukti laporan kita sudah sesuai SAP," kata Arrahman di Kuala Pembuang, Selasa.
Meski demikian ia mengharapkan pemkab terus meningkatkan kinerja sehingga dapat mempertahankan hal tersebut.
Menurut dia, hal itu juga sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas pengendalian internal di lingkungan Pemkab Seruyan berjalan sesuai ketentuan, walaupun masih terdapat beberapa catatan hasil pemeriksaan yang harus ditindaklanjuti.
Lebih lanjut disampaikannya, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan kewajiban konstitusional yang diamanatkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 194 ayat 1 dan 2.
Ayat tersebut berbunyi kepala daerah menyampaikan raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta laporan kinerja dan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
"Paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir," jelasnya.
Ia mengatakan, Seruyan sendiri patut berbangga karena merupakan kabupaten pertama dari 14 kabupaten atau kota se-Kalimantan Tengah yang menyampaikan dan menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI dengan opini WTP.
“Terkait hal tersebut, Fraksi Keadilan Demokrasi Bangsa (Kedesa) memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja keras dari semua pihak pada satuan organisasi perangkat daerah," ucapnya.
Yakni dalam hal membuat dan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga di tahun 2021 ini Seruyan berhasil mendapat predikat WTP.
DPRD Seruyan sebut capaian WTP bukti laporan keuangan sesuai SAP
Anggota DPRD Seruyan Arrahman. (ANTARA/HO-Publikasi DPRD Seruyan.)
