Ketua DPRD minta pemkot semakin kreatif gali PAD saat pandemi

Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah meminta pemerintah kota setempat semakin kreatif meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di tengah pandemi COVID-19.

"Untuk meningkatkan PAD harus melihat potensi yang bisa digali. Salah satu yang potensial adalah melalui pajak dan retribusi daerah. Jangan jadikan pandemi ini hambatan untuk kreatif menggali potensi PAD," kata Sigit di Palangka Raya, Kamis.

Menurut Sigit pandemi COVID-19 akan berpengaruh terhadap capaian pendapatan asli daerah. Namun pada sejumlah aspek tertentu pendapatan pajak dan retribusi cenderung stabil.

"Untuk itu pemerintah harus jeli melakukan identifikasi potensi PAD atau PAD yang memiliki kecenderungan tidak tercapai. Kreatif dan inovatif harus terus dibangun di tengah kondisi saat ini," kata Sigit.

Meski demikian Ketua DPRD Kota Palangka Raya tiga periode ini mengapresiasi capaian PAD sektor pajak yang diraih Pemerintah Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah terutama selama periode Januari sampai akhir Juli 2021.

"Dari capaian tersebut saya juga yakin nantinya target PAD tercapai dengan catatan pada sejumlah sektor pajak harus ada penyesuaian target," kata Sigit.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya Aratuni D Djaban mengatakan realisasi PAD pajak di Palangka Raya sampai akhir Juli 2021 mencapai 56,26 persen.

"Realisasi 11 sektor pajak sampai akhir Juli lalu sebanyak Rp63,671 miliar lebih atau mencapai 56,26 persen dari total target  Rp113,171 miliar lebih selama 2021," kata Aratuni.

Dia menerangkan 11 sektor pajak tersebut meliputi pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air bawah tanah, sarang burung walet, mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) dan Pajak Bea Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB).

Aratuni mengungkapkan persentase realisasi tiga jenis pajak terbesar pada 11 sektor tersebut yakni pertama BPHTB sebesar 70,53 persen atau tercapai Rp17,82 miliar lebih dari target Rp25 miliar selama 2021.

Kedua Pajak Mineral Bukan Logam dan Mineral tercapai 60,15 persen atau tercapai Rp2,1 miliar lebih dari target PAD Rp3,5 miliar dan ketiga Pajak Sarang Burung Walet mencapai 58,63 persen atau tercapai Rp293 juta lebih dari target Rp500 juta selama 2021.

Sementara itu tiga sektor pajak yang memiliki persentase capaian PAD pertama adalah Pajak Hiburan hanya tercapai 12,48 persen atau RP399,48 juta lebih dari target Rp3,2 miliar lebih.

Kedua Pajak Air Bawah Tanah tercapai 37,54 persen atau Rp65,48 juta lebih dari total target Rp150 juta lebih selama 2021 dan terakhir yakni Pajak Reklame tercapai 41,93 persen atau tercapai Rp1 miliar lebih dari target Rp2,5 miliar lebih.

Di sisi lain dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah sektor pajak serta sebagai bentuk keringanan pembayaran pajak pihaknya memberikan stimulus kepada wajib pajak.

Aratuni menerangkan keringanan pembayaran pajak itu berlaku pada sektor PBB yang di dalamnya menjadi tiga kategori. Keringanan pembayaran PBB ini berlaku hingga akhir Desember 2021 mendatang.

Dia menerangkan stimulus itu pertama diberikan pada PBB yang NJOP-nya di bawah Rp20 juta dengan nilai keringanan 100 persen atau gratis. Kemudian PBB dengan NJOP lebih dari Rp20-80 juta diberi keringanan sebanyak 15 persen dari nilai pajak dan PBB dengan NJOP Rp1-3 miliar diberi stimulus 35 persen dari nilai pajak.