Xiaomi bantah tuduhan pembatasan komunikasi pengguna

Jakarta (ANTARA) - Xiaomi melakukan pembelaan dengan mengatakan bahwa perangkatnya tidak menyensor komunikasi pengguna di Uni Eropa, sehari setelah Kementerian Pertahanan Lithuania merekomendasikan warganya untuk menghindari penggunaan ponsel China karena fitur sensor di perangkat tersebut.

Pusat Keamanan Siber Nasional mengatakan bahwa kemampuan sensor dalam perangkat lunak Mi 5G Xiaomi 10T telah dimatikan untuk wilayah Uni Eropa, namun dapat diaktifkan kapan pun dari jarak jauh.

Mengutip Reuters, Kamis, juru bicara Xiaomi mengatakan pihaknya tidak menyensor komunikasi yang dilakukan penggunanya.

"Xiaomi tidak pernah membatasi atau memblokir aktivitas pribadi pengguna smartphone kami seperti mencari, menelepon, browsing web, atau penggunaan software komunikasi pihak ketiga," katanya.

Baca juga: Xiaomi resmi daftarkan unit bisnis EV, siap rambah pasar otomotif

"Xiaomi sangat menghormati dan melindungi hak-hak pengguna sepenuhnya," lanjutnya.

Laporan Pusat Keamanan Siber Nasional juga mengatakan ponsel Xiaomi mengirim data penggunaan ponsel terenskripsi ke server di Singapura, yang dapat bertentangan dengan peraturan data Eropa.

Namun, juru bicara Xiaomi kembali membantah dengan mengatakan bahwa pihaknya selalu mematuhi peraturan perlindungan data Uni Eropa.

Wakil Menteri Pertahanan Margiris Abukevicius mengatakan pihaknya telah membagikan laporannya dengan pejabat keamanan siber di negara-negara Uni Eropa lainnya dan Amerika Serikat pada Rabu, (22/9), waktu setempat.

Menurut laporan itu, istilah-istilah yang berpotensi dikenakan penyensoran oleh sistem ponsel Xiaomi termasuk "Free Tibet", "Long Live Taiwan independence" dan "democracy movement".

Bulan lalu, China menuntut Lithuania menarik duta besarnya di Beijing dan mengatakan akan menarik duta besarnya di Vilnius setelah Taiwan mengumumkan bahwa misi di Lithuania akan dinamakan Kantor Perwakilan Taiwan.

Misi Taiwan di Eropa dan Amerika Serikat juga menggunakan nama kota Taipei, yang diklaim oleh China sebagai wilayah mereka.