Erick Thohir ungkap BUMN komitmen sediakan akses berkarya bagi kelompok disabilitas

Jakarta (ANTARA) - Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan BUMN terus menjaga komitmen dalam menyediakan akses dan ruang berkarya yang inklusif bagi kelompok disabilitas.

"Saya percaya saat ini sudah banyak masyarakat yang sadar akan kesetaraan hak kelompok disabilitas. Insya Allah BUMN juga terus menjaga komitmen menyediakan akses dan ruang berkarya yang inklusif bagi seluruh anak bangsa, tak terkecuali kelompok disabilitas," ujar Erick Thohir seperti dikutip dari akun resmi Instagram-nya @erickthohir di Jakarta, Senin.

Menurut Menteri BUMN, keterbatasan sesungguhnya bagi teman-teman disabilitas adalah stigma dan akses yang belum inklusif.

"Pertemuan saya kemarin sore dengan teman-teman disabilitas dari Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas (PSRPD) Cimahi, Jawa Barat semakin meyakinkan saya bahwa kondisi yang berbeda bukan bentuk ketidakberdayaan," katanya.

Banyak kegiatan yang dilakukan teman-teman di PSRPD, lanjut Erick, seperti membatik, membuat makanan ringan, ada juga yang hobby bernyanyi.

Tidak lupa Menteri BUMN itu juga mengajak masyarakat Indonesia untuk membantu teman-teman di PSRPD dengan membeli produk dan makanan ringa buatan mereka.

"Batiknya cantik-cantik sekali, kuenya juga enak. Teman-teman bisa bantu beli dan promosikan produk batik dan makanan ringan mereka juga. Ada yang mau?" kata Erick Thohir.

Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir berharap program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) BUMN fokus pada tiga hal yakni pendidikan, lingkungan hidup, dan UMKM.

Menurut Menteri BUMN, ketiga fokus tersebut bertujuan untuk juga menjadi bagian efisiensi program CSR.

Dengan penduduk Indonesia, yang generasi mudanya sangat banyak, maka pendidikan menjadi kunci.

Kemudian fokus kedua yakni lingkungan hidup juga menjadi kunci, sehingga hal tersebut masuk menjadi CSR yang serius dilakukan.

Dan juga hal terpenting bagaimana UMKM, ini bisa dikaitkan dengan banyak program yang ada di Kementerian BUMN yang sekarang didorong.