Karawang (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menyampaikan solusi dalam mengatasi banjir di wilayah Kalimantan dengan mempertahankan kawasan hutan dan memperketat izin.
"Tetapi semuanya harus dibarengi dengan nota kesepakatan bersama untuk memperbaiki tata ruang di Kalimantan," kata Dedi dalam sambungan telepon di Karawang, Rabu.
Ia meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) jujur dalam mengungkapkan hal sebenarnya tentang penyebab banjir di Kalimantan.
"Kami meminta KLHK jujur mengenai kondisi Kalimantan yang sakit akibat masifnya alih fungsi hutan yang menjadi perkebunan atau lokasi tambang. Kita akui saja kalau memang sakit, jangan dibikin argumentasi yang lain,” katanya,
Ia menyampaikan, selama ini KLHK selalu menyampaikan argumentasi akademis yang sebenarnya penyebab banjir sebenarnya sudah diketahui oleh publik. Salah satunya adalah sedimentasi sungai akibat hutan gundul.
“Panjang sungai dari dulu sampai sekarang tidak berubah, yang berubah lebar dan kedalamannya. Lebar dan kedalaman sungai itu dipengaruhi sedimentasi akibat penebangan hutan. KLHK kalau tidak jujur terus mengemukakan jawaban, sampai kapanpun ini tidak akan selesai masalahnya,” katanya.
Atas hal tersebut, ia menyampaikan agar KLHK membuka semua data yang ada mulai dari luas hutan, luas penambangan hingga luas hutan yang kini menjadi gundul.
“Menurut saya lebih baik bicara jujur. Kalau mengalami pengurangan kawasan hutan yang berdampak pada tidak ada lagi air yang mampu tertampung oleh kawasan hutan, airnya cepat mengalir, berapa kawasan mengalami penurunan, berapa yang menjadi penambangan. Kemudian kemukakan solusinya apa,” kata Dedi.
Disampaikan bahwa dari tahun ke tahun, pemerintah seakan-akan tidak pernah memberikan solusi terkait banjir dan kerap menyalahkan curah hujan atau hal lainnya. Tidak pernah jujur mengenai kondisi perubahan yang ada.
“Saya ingin dari dulu pemerintah jujur. Bicara Kalimantan apa yang harus kita lindungi, kawasan hutan berapa lagi, kunci langsung. Kalau bicara curah hujan belum kok, karena biasanya itu terjadi Januari-Februari. Kembalilah pada ilmu akademik yang independen. Harus netral,” katanya.
Berita Terkait
Imigrasi Palangka Raya raih penghargaan di anugerah Humas Imigrasi
Jumat, 29 November 2024 16:54 Wib
PAN dukung Dedi Mulyadi hingga berikan pesan khusus untuk Bima Arya
Kamis, 8 Agustus 2024 14:09 Wib
Golkar sebut pengusungan Dedi Mulyadi di Pilkada Jabar sudah kesepakatan
Senin, 5 Agustus 2024 17:29 Wib
Airlangga sebut Golkar tak balik kanan usai usung Dedi Mulyadi di Jabar
Senin, 5 Agustus 2024 14:05 Wib
LPAI pastikan lindungi anak yang diduga korban penganiayaan oknum polisi
Selasa, 9 Juli 2024 14:35 Wib
Konten YouTube Dedi Mulyadi jadi bukti kesaksian palsu dalam kasus Vina
Kamis, 27 Juni 2024 9:13 Wib
Apdesi dilarang deklarasi calon kepala daerah
Jumat, 24 Mei 2024 14:17 Wib
Imigrasi Palangka Raya terus berupaya tingkatkan pelayanan paspor
Kamis, 16 Mei 2024 13:19 Wib