Ketua KPK minta media dukung dua program unggulan KPK pada 2022

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta dukungan media untuk turut andil dalam dua program unggulan KPK pada 2022, yakni Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Politik Cerdas Berintegritas (PCB).

"Tidak hanya media nasional, kami juga mengajak seluruh awak media di daerah untuk bersama-sama mendukung program SPI dan PCB agar terlaksana dengan baik," kata Firli saat acara temu media seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

KPK menggelar kegiatan temu media bersama para jurnalis yang bertugas di KPK. Kegiatan itu dihadiri oleh pimpinan KPK Firli Bahuri, Nurul Ghufron, dan Lili Pintauli Siregar.

Temu media yang digelar di pelataran taman lantai tiga Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, tersebut diselenggarakan dalam rangka silaturahim Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.

Lebih lanjut, Firli menjelaskan bahwa SPI merupakan salah satu program penting KPK karena diamanatkan dalam RPJMN. SPI untuk mengukur perilaku antikorupsi berdasarkan pengalaman, apa yang dilihat, dan apa yang dilakukan.

Pada 2022, SPI akan mengukur tingkat atau risiko korupsi pada 98 kementerian/lembaga, 34 pemerintah provinsi, dan 508 pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Melalui SPI diharapkan bisa memetakan risiko korupsi pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

"Kami berharap seluruh kementerian dan lembaga bisa mencapai angka sampai 100. Maknanya, jika penilaian sampai 100 maka kami sangat yakin bahwa korupsi tidak ada dan memang seharusnya begitu. Ini yang menjadi cita-cita dan misi KPK suatu saat korupsi tidak ada lagi di Indonesia," ujarnya.

Selain itu, ia juga meminta peran media untuk menyosialisasikan dan mendukung program PCB terpadu tahun 2022.

Program yang dimulai pada 18 Mei mendatang tersebut akan diikuti oleh perwakilan 20 partai politik di Indonesia dengan poin utama untuk menjaga nilai-nilai integritas partai politik demi menjadikan Indonesia negara bebas korupsi.

Sebagaimana amanat UUD 1945, kata dia, dijelaskan kedudukan parpol sangat strategis untuk mengusung pasangan calon dalam pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPR, dan anggota DPRD.

"Melihat kedudukan tersebut, jelas bahwa parpol merupakan garda pertama dalam menyaring putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi wakil rakyat. Tentunya untuk mendapatkan pemimpin terbaik harus juga dipastikan bahwa integritas pemimpin tersebut dengan baik dan terpenting jauh dari praktik-praktik korupsi," kata Firli.

Adapun data KPK per April 2022 menunjukkan sebanyak 310 anggota DPR dan DPRD, 22 gubernur, dan 148 wali kota/bupati dan wakil masih terlibat kasus korupsi. Atas dasar itu, melalui program PCB terpadu 2022 diharapkan bisa menjadikan pedoman bagi parpol untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada saat proses penjaringan anggotanya.

"Nilai integritas parpol harus ditanamkan sejak proses tata cara penentuan, pemilihan serta pengusungan calon. Segala tahap proses tersebut harus dilakukan dengan akuntabel, transparan, dan bebas dari korupsi dalam bentuk apapun," kata Firli.

Program itu juga sebagai langkah menindaklanjuti data capaian Corruption Perception Index (CPI) Tahun 2021 pada indikator The Economist Intelligence Unit (EIU) yang menempatkan Indonesia pada peringkat 64 dari 167 negara yang masuk pada kategori "flawed democracy" atau demokrasi yang cacat.

Ia pun mengharapkan melalui program tersebut parpol berkomitmen melakukan internalisasi nilai-nilai integritas dan antikorupsi kepada setiap kader dan pengurus partai.

"Dengan tujuan nantinya ialah menolak 'money politic', benturan kepentingan, suap, pemerasan, gratifikasi dan tindak pidana korupsi lainnya, kesediaan sebagai 'role model' dalam pemberantasan tindak pidana korupsi," katanya.

Berikutnya, kesediaan untuk meningkatkan pengetahuan antikorupsi, pengembangan politik cerdas berintegritas melalui pembelajaran antikorupsi yang difasilitasi oleh Pusat Edukasi Antikorupsi KPK serta terlibat secara aktif dalam gerakan antikorupsi di lingkungan partai politik.

"PCB penting karena parpol menguasai suara rakyat dan membuat regulasi. Parpol menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi," ucap Firli.