Bogor,Jawa Barat (ANTARA) - Bupati Barito Utara, Kalimantan Tengah, Nadalsyah mengatakan permasalahan pegawai honorer atau non-PNS di daerah setempat sudah disampaikan pada rapat kerja nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Bogor, Jawa Barat.
"Sepertinya permasalahan pegawai non-PNS menjadi permasalahan yang sama di setiap daerah," kata Nadalsyah disela-sela menghadiri rakernas Apkasi di Bogor, Sabtu.
Bupati Nadalsyah didampingi Sekretaris Daerah Barito Utara Muhlis menghadiri pertemuan itu juga berharap melalui Apkasi, permasalahan pegawai non-PNS khususnya di Kabupaten Barito Utara dapat diselesaikan.
Rakernas dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dihadiri oleh Kepala LKPP, Wamendagri, Gubernur Jaawab Barat, Gubernur Kalimantan Timur, 250 Bupati dari 416 daerah, perwakilan kepala daerah, dan undangan lainnya. Dalam rakernas XIV Apkasi, ternyata permasalahan pegawai non-PNS menjadi isu utama di samping permasalahan lainnya.
Ketua Umum Apkasi Bupati Dharmasraya, Sumatera Barat Sutan Riska Tuanku Kerajaan dalam laporannya menyampaikan kepada Mendagri bahwa permasalahan penghapusan pegawai non-PNS (tenaga honorer) dapat menimbulkan dampak yang berarti kepada daerah.
"Kami mohon kepada Mendagri dapat mengusulkan kepada pemerintah agar membatalkan peraturan yang mengatur hal tersebut," kata Sutan.
Mendagri Tito Karnavian dalam sambutannya menyampaikan kepada Apkasi agar dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat.
"Sebagai asosiasi kepala daerah terbesar, agar dapat memberikan masukan baik konsep maupun usulan secara resmi," kata Tito.
Baca juga: Bupati Barut akan perjuangkan 3.669 honorer di rakernas Apkasi
Mengenai permasalahan tenaga honorer, Mendagri telah berkoordinasi dengan menteri terkait.
"Pemerintah telah mengkajinya, Apkasi diharapkan memberikan konsep/usulan secara resmi agar permasalahan tenaga honorer tidak menimbulkan potensi yang merugikan," jelas Tito.
Selain itu, kata Mendagri juga meminta kepada para kepala daerah agar dapat melakukan survei terkait tingkat antibodi terhadap COVID-19.
"Hasil survei dapat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi," ujar Mendagri Tito.
Berita Terkait
Kesbangpol Pulpis minta warga terlibat aktif ciptakan suasana damai jelang Pilkada 2024
Selasa, 30 April 2024 18:33 Wib
Falsafah Huma Betang Kalteng mampu bangun kesadaran bela negara
Selasa, 30 April 2024 18:14 Wib
Pemprov Kalteng sosialisasikan UU HKPD ke paguyuban dealer kendaraan
Selasa, 30 April 2024 17:41 Wib
Pj Bupati komitmen jadikan Puruk Cahu sebagai pusat pertanian padi Gogo
Selasa, 30 April 2024 17:20 Wib
Pemkot Palangka Raya laksanakan program GTA tingkatkan kompetensi ASN
Selasa, 30 April 2024 17:13 Wib
Kesbangpol Murung Raya minta masyarakat laporkan Ormas dan LSM 'nakal'
Selasa, 30 April 2024 17:06 Wib
KPU Bartim segera lantik 50 PPK jelang Pilkada 2024
Selasa, 30 April 2024 16:57 Wib
Produksi perikanan Kotim terus meningkat
Selasa, 30 April 2024 16:54 Wib