Menteri Erick Thohir sebut pertumbuhan ekonomi Indonesia luar biasa
Yogyakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sebesar 5,44 persen adalah pertumbuhan ekonomi yang luar biasa.
"Yang saya ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,44 persen adalah pertumbuhan ekonomi yang luar biasa dibandingkan banyak negara," kata Erick usai menghadiri peluncuran Halaqah Fikih Peradaban yang digelar PBNU di Madrasah Aliyah Ali Maksum Krapyak, Yogyakarta, Kamis.
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sebesar 5,44 persen itu lebih baik ketimbang pertumbuhan ekonomi Tanah Air sebelumnya yang sebesar 5,1 persen.
Akan tetapi, kata Menteri BUMN, pertumbuhan ekonomi itu sendiri juga seiring dengan pertumbuhan inflasi, di mana kalau inflasi tersebut terdiri dari dua hal, yaitu pangan dan energi.
"Kita lihat bagaimana harga-harga pangan ini sekarang mahal, harga energi juga, tapi ini bukan hanya di Indonesia, namun seluruh dunia. Kita lihat negara Eropa, Amerika yang sekarang harga BBM jauh sama yang ada di Indonesia, pangan juga seperti itu," katanya.
Oleh karena itu, kata Erick Thohir, Presiden Jokowi selalu mengingatkan kepada para menteri untuk bisa turun ke bawah guna memastikan harga pangan, harga BBM bisa terjangkau di masyarakat.
"Khususnya harga BBM, pemerintah sudah memberikan subsidi sampai Rp520 triliun, itu untuk BBM dan listrik. Saya rasa tidak banyak negara seperti itu. Tapi saya lihat harganya tidak turun turun, makanya ini jadi pemikiran," katanya.
Karena itulah, lanjut Menteri BUMN, yang sekarang disampaikan Menteri Keuangan adalah sedang menghitung ulang seperti apa terkait dengan subsidi BBM itu, apalagi harga Pertamax yang dijual dengan harga pasar saat ini pun sebenarnya masih disubsidi sama pemerintah.
"Apakah subsidi yang sekarang diberikan pemerintah sudah tepat sasaran?, apakah kita harus menutup mata memberikan subsidi kepada yang mampu, sedangkan rakyat yang mayoritas memerlukan subsidi lebih, ini yang sedang dicarikan jalan oleh pemerintah, Menkeu, Menteri ESDM," katanya.
Dia mengatakan, negara akan selalu hadir untuk memberikan keadilan di masyarakat, dan berupaya agar jangan sampai masyarakat yang mampu yang terus disubsidi.
"Ini yang kita jawab bersama sama, kami sebagai Kementerian BUMN siap melaksanakan apapun keputusan dari Pertamina hari ini sudah membuktikan kita terus mendorong keadilan itu negara hadir untuk menyelesaikan masalah masalah yang ada," katanya.
"Yang saya ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,44 persen adalah pertumbuhan ekonomi yang luar biasa dibandingkan banyak negara," kata Erick usai menghadiri peluncuran Halaqah Fikih Peradaban yang digelar PBNU di Madrasah Aliyah Ali Maksum Krapyak, Yogyakarta, Kamis.
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sebesar 5,44 persen itu lebih baik ketimbang pertumbuhan ekonomi Tanah Air sebelumnya yang sebesar 5,1 persen.
Akan tetapi, kata Menteri BUMN, pertumbuhan ekonomi itu sendiri juga seiring dengan pertumbuhan inflasi, di mana kalau inflasi tersebut terdiri dari dua hal, yaitu pangan dan energi.
"Kita lihat bagaimana harga-harga pangan ini sekarang mahal, harga energi juga, tapi ini bukan hanya di Indonesia, namun seluruh dunia. Kita lihat negara Eropa, Amerika yang sekarang harga BBM jauh sama yang ada di Indonesia, pangan juga seperti itu," katanya.
Oleh karena itu, kata Erick Thohir, Presiden Jokowi selalu mengingatkan kepada para menteri untuk bisa turun ke bawah guna memastikan harga pangan, harga BBM bisa terjangkau di masyarakat.
"Khususnya harga BBM, pemerintah sudah memberikan subsidi sampai Rp520 triliun, itu untuk BBM dan listrik. Saya rasa tidak banyak negara seperti itu. Tapi saya lihat harganya tidak turun turun, makanya ini jadi pemikiran," katanya.
Karena itulah, lanjut Menteri BUMN, yang sekarang disampaikan Menteri Keuangan adalah sedang menghitung ulang seperti apa terkait dengan subsidi BBM itu, apalagi harga Pertamax yang dijual dengan harga pasar saat ini pun sebenarnya masih disubsidi sama pemerintah.
"Apakah subsidi yang sekarang diberikan pemerintah sudah tepat sasaran?, apakah kita harus menutup mata memberikan subsidi kepada yang mampu, sedangkan rakyat yang mayoritas memerlukan subsidi lebih, ini yang sedang dicarikan jalan oleh pemerintah, Menkeu, Menteri ESDM," katanya.
Dia mengatakan, negara akan selalu hadir untuk memberikan keadilan di masyarakat, dan berupaya agar jangan sampai masyarakat yang mampu yang terus disubsidi.
"Ini yang kita jawab bersama sama, kami sebagai Kementerian BUMN siap melaksanakan apapun keputusan dari Pertamina hari ini sudah membuktikan kita terus mendorong keadilan itu negara hadir untuk menyelesaikan masalah masalah yang ada," katanya.