Semarang (ANTARA) - Partai Persatuan Pembangunan merupakan salah satu partai yang kerap dilanda konflik internal. Pada zaman Orde Baru pun, PPP pernah dilanda kemelut ketika partai ini dipimpin Jaelani Naro pada 1982.
Kemelut itu kemudian membawa perubahan sikap Nahdlatul Ulama terhadap PPP. NU, salah satu unsur dari fusi partai-partai Islam di PPP, dalam Muktamar di Situbondo 1984, akhirnya memutuskan keluar dari partai ini. Padahal, nahdhiyin merupakan penopang utama perolehan suara PPP pada setiap pemilu.
Setelah NU cabut dari PPP, hasil perolehan suara partai ini pada Pemilu 1987 memang merosot seperti dugaan sebelumnya. Partai tersebut hanya mendulang sekitar 13,7 juta suara atau anjlok 34,4 persen dibanding Pemilu 1982 yang menangguk 20,87 juta suara.
Konflik berlanjut setelah Indonesia memasuki zaman Reformasi. Ketua Umum Suryadharma Ali yang pada 2014 tersangkut perkara korupsi, kemudian menimbulkan kekosongan pemimpin. Kondisi ini lalu memunculkan dua kubu untuk menggantikannya, yang sama-sama menggunakan jalur muktamar.
Muktamar di Surabaya pada Oktober 2014 menetapkan M. Romahurmuziy (Romy) sebagai Ketua Umum PPP, sebulan kemudian Djan Faridz, melalui muktamar di Jakarta, ditunjuk sebagai ketua umum. Ketika Romy tersandung kasus korupsi, muktamar di Makassar pada 2020 memilih Suharso Monoarfa sebagai ketua umum.
Namun, konflik internal belum berakhir di sini. Kepemimpinan Suharso yang dianggap kurang progresif untuk meningkatkan perolehan suara PPP pada Pemilu 2024, menjadi salah satu alasan untuk menurunkannya.
Momentum itu akhirnya tiba ketika Suharso melakukan blunder dalam kasus ucapan “amplop kiai” yang dianggap meresahkan kalangan kiai dan nahdhiyin, yang merupakan penyokong penting perolehan suara PPP pada setiap pemilu.
Meski Suharso sudah meminta maaf, dorongan untuk mengganti dia sudah mencapai puncaknya. Melalui mukernas di Serang pada 4 September 2022, Suharso digusur, digantikan oleh Muhamad Mardiono, sesepuh partai yang ditunjuk sebagai Pelaksana Ketua Umum PPP.
Suharso memang melakukan perlawanan, namun 5 hari setelah mukernas, Kementerian Hukum dan HAM pada 9 September 2022 menerbitkan surat keputusan pengesahan Mardiono sebagai Pelaksana Ketum PPP. Mardiono sebelumnya merupakan anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
Mardiono memikul amanah besar untuk menyelamatkan PPP agar perolehan suara partai ini mampu melampaui ambang batas parlemen. Ini tugas dan tanggung jawab yang menantang bagi Mardiono di tengah keterbatasan waktu untuk berlaga pada Pemilu 2024.
Basis suara
Jawa sejauh ini memang masih menjadi andalan PPP untuk mendulang suara, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Meskipun belum pernah menjadi pemenang pemilu, pada zaman Orba, PPP pernah menjadi kompetitor Golkar, partai penguasa (the ruling party) kala itu.
Pada Pemilu 1997, yang dinilai sejumlah kalangan tidak berlangsung demokratis, PPP berhasil menjadi pemenang di Provinsi Aceh dan DKI Jakarta. Pencapaian tersebut rasanya sulit terulang seiring dengan mengecambahnya partai-partai baru pasca-Reformasi. Partai-partai baru tersebut memiliki basis suara tradisional yang beririsan dengan PPP, seperti PKB, PAN, dan PBB.
Bahkan partai-partai berbasis massa Islam belum pernah masuk dua besar sejak Pemilu 1999. Perolehan suara mereka, berdasarkan basis dukungan tradisional, tersebar di partai-partai menengah kecil. Mereka saling berebut pemilih di basis yang sama, sementara itu sejumlah partai nasionalis kian agresif menggalang dukungan dari kantong-kantong suara mereka.
Alhasil, perolehan suara masing-masing partai politik Islam tersebut tidak cukup untuk mengantar wakilnya ke parlemen, termasuk yang dialami PPP di sejumlah daerah pemilihan. Apalagi “harga” kursi di Jawa lebih “mahal” karena bilangan pembaginya jauh lebih besar dibanding di luar Jawa.
Berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga riset politik, posisi PPP pada Pemilu 2024 memang kurang cerah karena rata-rata masih di bawah 4 persen. Konflik terakhir yang menyebabkan Suharso tersingkir dikhawatirkan memperburuk kinerja partai guna mendongkrak perolehan suara pada Pemilu 2024.
Salah satu harapan tambahan perolehan suara PPP, mungkin dari DKI Jakarta menyusul kembalinya keluarga Haji Lulung atau Abraham Lunggana ke partai tersebut setelah hengkang dan memberikan dukungan pada PAN pada Pemilu 2019.
PAN DKI Jakarta yang pada Pemilu 2014 hanya mendapat tiga kursi DPRD, melesat menjadi sembilan kursi pada 2019, sedangkan PPP pada periode sama anjlok, dari 10 kursi pada 2014 tinggal menyisakan satu kursi pada 2019.
Haji Lulung memang memiliki jaringan hingga akar rumput di Ibu Kota Jakarta. Setelah Haji Lulung meninggal pada Desember 2021, jaringan akar rumput itulah yang bakal kembali digarap oleh anaknya untuk memberi dukungan kepada PPP pada Pemilu 2024.
Namun, berdasarkan perolehan suara Pemilu 2019, secara nasional posisi PPP memang tidak bisa disebut aman karena partai berlambang Kakbah ini hanya meraup 6.323.147 atau 4,52 persen, sedikit di atas ambang batas parlemen 4 persen.
Perolehan suara sebanyak itu pada Pemilu 2019 hanya mampu mengantarkan 19 wakilnya di DPR RI, terjun bebas dibanding hasil Pemilu 2014 sebanyak 39 kursi di DPR RI.
Konflik yang baru saja terjadi bisa saja makin menggerogoti perolehan suara PPP pada pemilu mendatang bila tidak ada perlakuan (treatment) yang jitu setelah konflik belakangan ini.
Oleh karena itu, Mardiono yang hanya memiliki waktu sekitar 1,5 tahun sebelum Pemilu 2024 digelar, harus bergerak cepat dan tepat. Pengurus PPP harus segera melakukan konsolidasi internal agar dalam menghadapi Pemilu 2024 tidak lagi disibukkan mengatasi gesekan di internal partai setelah konflik tersebut.
Pilihannya memang tidak mudah karena konsolidasi tersebut bisa memakan korban bila menempuh cara dengan membersihkan para loyalis Suharso dari tubuh partai. Opsi ini juga berisiko, karena para loyalis Suharso – sedikit atau banyak -- juga memiliki jaringan di akar rumput yang selama ini bekerja untuk mengumpulkan suara.
Alternatif lain melakukan konsolidasi dengan mengakomodasi kubu Suharso dengan cara islah. Akan tetapi, langkah ini juga bukan perkara gampang karena kubu Suharso sampai saat ini masih menganggap penggusurannya melalui mukernas di Serang itu inkonstitusional.
Dalam kondisi apa pun, PPP harus mampu mempertahankan basis dukungan tradisional. Mereka adalah para pemilih ideologis yang berada di perdesaan dan kaum marjinal perkotaan. Rasanya sulit bagi partai ini merebut pemilih pemula, kecuali Mardiono mampu menggandeng para vote getter yang mampu menjelaskan pentingnya memilih PPP bagi remaja dan anak muda.
Apa pun pilihannya, Mardiono tetap harus melihat Pemilu 2024 sebagai pertaruhan reputasi dirinya sebagai orang nomor satu di PPP.
Jika perolehan suara partai tersebut pada Pemilu 2024 di bawah ambang batas parlemen, sejarah bakal mencatat sebagai ketua umum pertama PPP yang gagal menempatkan wakilnya di DPR RI.
