Legislator Gumas: Nominal BLT BBM seharusnya tak sama di semua daerah

Kuala Kurun (ANTARA) - Legislator Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Untung Jaya Bangas meminta pemerintah pusat agar jangan menyamakan atau memukul rata besaran nominal bantuan langsung tunai (BLT) pengganti pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM), antara daerah yang satu dengan daerah lainnya.

"BLT BBM ini program dari pemerintah pusat, di mana setiap KPM menerima bantuan yang secara keseluruhan berjumlah Rp600 ribu. Yang saya sesalkan, nilai nominal antara daerah satu dengan daerah lainnya sama," ucapnya saat dihubungi dari Kuala Kurun, Senin.

Seyogyanya menurut dia, pemerintah pusat tidak memukul rata besaran nominal BLT BBM antara KPM di daerah satu dengan daerah lainnya. Sebab, harga komoditas bahan pokok di daerah satu tentu tidak sama dengan daerah lainnya.

Untung mengatakan, di Gunung Mas harga komoditas sedikit lebih mahal jika dibandingkan dengan beberapa daerah lain. Hal itu disebabkan Gunung Mas masih mendatangkan komoditas dari daerah lain.

"Gunung Mas masih mendatangkan bahan pokok dari Palangka Raya atau Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jadi harga bahan pokok di sini lebih mahal jika dibandingkan Palangka Raya atau Banjarmasin," bebernya.

Oleh sebab itu, Anggota DPRD Gumas itu meminta kepada pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kembali dan tidak menyamakan besaran nominal BLT BBM, antara daerah yang satu dengan daerah lainnya.

Menurut Ketua DPC Partai Demokrat Gunung Mas ini, adil tidak harus sama. Pemerintah pusat hendaknya tidak memukul rata besaran nominal bantuan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya.

Ditambah lagi belum semua kecamatan di Gunung Mas terdapat Kantor Pos. Hal itu membuat masyarakat khususnya yang berada di pelosok Gunung Mas harus mengeluarkan biaya transportasi yang tidak sedikit, jika ingin mengambil BLT BBM di Kantor Pos yang terdapat di kecamatan lain.

"Infrastruktur di Gunung Mas berbeda dengan daerah Pulau Jawa, yang mana penerima BLT BBM yang berada di pelosok  harus mengeluarkan biaya transportasi yang terbilang mahal, jika ingin mengambil bantuan tersebut," kata Untung.

Walau demikian, pria yang akrab disapa UJB ini menyambut baik gerak cepat pemerintah pusat dalam menyalurkan BLT BBM, usai penyesuaian harga BBM. Ini sama halnya seperti yang dilakukan saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2005 silam.

"Program BLT saat itu diinisiasi oleh pemerintahan Pak SBY, merespon kenaikan harga BBM dan bahan pokok. Saya menyambut baik jika sekarang pemerintahan Pak Joko Widodo meneruskan program tersebut," kata dia.

Baca juga: Penerima BLT BBM di Gunung Mas bertambah

Sebelumnya, Pejabat Sementara Kepala Kantor Pos Kuala Kurun, Jembi mengatakan ada ribuan KPM yang menjadi sasaran program BLT BBM dari Kementerian Sosial di wilayah setempat.

Dia menyampaikan, penyaluran yang dilakukan saat ini merupakan penyaluran tahap pertama, di mana masing-masing KPM langsung menerima Rp300 ribu. Penyaluran dilakukan langsung oleh Kantor Pos.

Lebih lanjut, KPM bisa mengambil bantuan tersebut di Kantor Pos terdekat, dari tempat yang bersangkutan berdomisili. KPM dari Kecamatan Kurun mengambil di Kantor Pos Kuala Kurun, sedangkan KPM dari Kecamatan Sepang dan Mihing Raya mengambil di Kantor Pos Sepang Simin di Kecamatan Sepang.

Kemudian KPM dari Kecamatan Rungan Hulu, Rungan, dan Rungan Barat mengambil di Kantor Pos Tumbang Jutuh di Kecamatan Rungan. KPM dari Kecamatan Manuhing dan Manuhing Raya mengambil di Kantor Pos Tumbang Talaken di Kecamatan Manuhing.

Untuk KPM dari Kecamatan Tewah mengambil di Kantor Pos Tewah, KPM dari Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Miri Manasa, dan Damang Batu mengambil di Kantor Pos Tumbang Miri di Kecamatan Kahayan Hulu Utara.

"Khusus wilayah Kecamatan Kurun, sebagian besar bantuan sudah disalurkan kepada KPM. Target kami dalam jangka waktu satu minggu ke depan semua bantuan telah disalurkan kepada KPM," demikian Jembi.

Baca juga: Ketua DPRD menduga ada kekeliruan pada data jumlah penduduk Gunung Mas

Baca juga: Harga bahan pokok di Gumas masih stabil