Fraksi PDIP: Kebijakan Pemkot Palangka Raya harus pro rakyat

Palangka Raya (ANTARA) - Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, menyarankan bahwa anggaran RAPBD 2023 yang disusun oleh pemerintah kota (pemkot) setempat harus pro rakyat. 

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Ted Apry Mahendra di Palangka Raya, Rabu, menyampaikan jika berpijak dari tema besar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yakni mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial, di mana skala prioritas pembangunan difokuskan pada pemulihan ekonomi di sektor Industri, pariwisata dan investasi, lalu reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial dan reformasi sistem ketahanan bencana.

"Tentunya hal tersebut harus menjadi pedoman bagi pemkot dalam menyusun dan merencanakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yang bermuara pada pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19," kata Ted.

Dia menuturkan, berdasarkan pada pidato pengantar oleh Wali Kota Palangka Raya di mana penyusunan RAPBD yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), yang menitikberatkan pada pembangunan pada sektor esensial.

"Secara prinsip Fraksi PDI Perjuangan dapat menerima RAPBD tersebut untuk dibahas dan diteliti lebih dalam ke tahapan selanjutnya, sebelum nantinya menjadi Perda tentang APBD 2023," katanya.

Ted menjelaskan, sebagai catatan bagi pemkot pihaknya menyampaikan sejumlah hal. Pertama, menjelang masa akhir periode kepemimpinan kepada daerah, pihaknya senantiasa mengingatkan agar seluruh kebijakan anggaran yang disusun mengacu pada visi misi yang telah ditetapkan sebelumnya. 

"Ini perlu diingatkan agar proses pembangunan di Kota Palangka Raya senantiasa terarah dan terukur, sebagaimana yang menjadi harapan kita bersama," bebernya.

Kemudian itu, kata Ted, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi kinerja kepala daerah beserta seluruh jajaran, di mana semangat untuk melakukan perbaikan dan perubahan ke arah yang lebih baik bagi tumbuh kembang pembangunan di kota setempat, namun juga harus tetap mengedepankan asas kepatutan dan norma-norma sosial yang berlaku sehingga tidak menimbulkan reaksi negatif di masyarakat meskipun niatnya baik.

"Kami berkomitmen akan mengawal dan menjaga seluruh kebijakan pemkot di bawah kepemimpinan bapak Fairid Naparin. Sejauh ini kebijakan yang dikeluarkan sangat baik dan tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat. apabila ada kebijakan tidak pro rakyat, maka fraksi PDI Perjuangan menjadi garda terdepan untuk menghalau kebijakan tersebut," demikian.