“Luasan tersebut sudah dilakukan verifikasi dan validasi calon petani dan calon lokasi (CPCL),” kata Lurikto di Tamiang Layang, Selasa.
Menurutnya, lahan seluas 844 hektare itu tersebar di tujuh kecamatan yang ada di Kabupaten Barito Timur yakni Kecamatan Raren Batuah, Pematang Karau, Paku, Karusen Janang, Dusun Timur, Benua Lima dan Awang.
Lahan tersebut dipastikan sudah 'clean and clear' karena tidak masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan maupun izin pertambangan, bukan lahan pertanian dan hutan lindung.
Baca juga: Pemkab perkuat kewaspadaan dini di Barito Timur
Ditambahkan Lurikto, pembersihan lahan dilaksanakan pada 2022 dengan anggaran Rp2,1 miliar dengan rincian per hektare Rp2,5 juta.
“Pada 2023 dianggarkan Rp9 miliar untuk pembelian bibit dan pupuk dalam program sawit masyarakat,” terang Lurikto.
Pupuk dan sawit akan dibeli dan kemudian diberikan kepada masyarakat selaku pemilik lahan yang siap tanam. Pemilik lahan yang sudah masuk dalam program sawit masyarakat dan sudah melalui tahapan pembersihan lahan, tidak akan bisa lagi membatalkan karena sudah mendapatkan penjelasan, serta mengetahui salah satu poin dalam pakta integritas.
Dijelaskan pria yang pernah menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Barito Timur itu, ada beberapa poin dalam pakta integritas pemilik lahan dengan Distan Hankep Barito Timur, salah satunya keharusan mengikuti program sawit masyarakat secara tuntas.
Lurikto mengharapkan masyarakat penerima program sawit masyarakat benar-benar memanfaatkannya, karena Pemerintah Kabupaten Barito Timur merancang dan membuat program jangka panjang untuk menyejahterakan masyarakat dengan induk ekonomi kerakyatan.
Baca juga: Pemkab Bartim janjikan jalan lingkar timur tuntas 2023
Baca juga: Bundaran Gunung Perak Bartim sudah bisa dinikmati masyarakat
Baca juga: APBD 2023 Bartim disepakati Rp1,162 triliun
