Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo pada peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Investasi Tahun 2022 di Jakarta, Rabu, menegaskan kepada seluruh jajarannya untuk berupaya agar Indonesia tidak kehilangan kepercayaan terkait investasi.
“Kepercayaan yang sudah kita dapatkan jangan sampai hilang gara-gara kita salah memperlakukan investasi yang masuk ke negara kita, karena ketatnya persaingan dalam merebut investasi,” tegas Presiden di Jakarta, Rabu.
Dia menyampaikan semua pihak harus memiliki perasaan yang sama dan sepakat bahwa situasi saat ini betul-betul situasi yang tak mudah dan sangat sulit untuk semua negara.
Baca juga: Jokowi: Para pemimpin G20 pusing memikirkan ketidakpastian dunia
Menurutnya, urusan inflasi, pertumbuhan ekonomi yang anjlok, krisis energi, krisis pangan, yang diikuti dengan sulitnya mencari pupuk, serta krisis finansial, menghantui semua negara.
“Oleh sebab itu dalam menakhodai situasi yang sulit ini semuanya harus hati-hati, kebijakan semuanya harus hati-hati. Jangan sampai keliru, jangan sampai salah. Begitu salah, risikonya gede sekali,” tegas dia.
Dia menekankan dalam kondisi sekarang ini, investor menjadi rebutan semua negara untuk mendorong arus modal masuk. Sehingga, pemerintah pusat maupun daerah tidak boleh ada yang mempersulit masuknya investasi.
Baca juga: Jokowi sebut pengajuan Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI karena rotasi matra
“Semuanya jangan sampai ada yang mengganggu ini. Karena kepercayaan itu sudah kita peroleh, trust sudah kita peroleh, sekarang bagaimana implementasi dari policy-policy yang kita ambil. Jangan sampai ada yang terganggu,” jelasnya.
Kepala pemerintahan menyampaikan pemerintah selalu mempelajari negara-negara yang ramai investasi melalui intelijen ekonomi, untuk membuat kebijakan yang ramah terhadap investor. Jika pelaksanaan investasi di lapangan masih terganggu, maka kebijakan yang sudah dibuat akan sia-sia.
“Pemerintah selalu pelajari, lewat intelijen ekonomi. Kenapa (investasi) lebih berbondong-bondong ke sana dan tidak berbondong-bondong ke sini. Ada kebijakan tambahan, insentif tambahan, tax holiday, diberikan perlakuan-perlakuan yang lebih baik, dipelajari semuanya. Tapi kalau nanti dalam pelaksanaan masih ada yang ganggu ya sudah buyar semua namanya kebijakan yang sudah disahkan,” ujar Jokowi.
Baca juga: Jokowi tegaskan ASN bukan orang yang harus dilayani
Baca juga: Jokowi sampaikan perkembangan pembangunan IKN
Baca juga: Jokowi: Dukungan masyarakat Dayak sangat dibutuhkan dalam pembangunan IKN
Baca juga: Jokowi persilakan siapa saja menafsirkan soal pemimpin 'berambut putih'
