BPBD Kota Palangka Raya susun rencana dokumen penanggulangan bencana
Palangka Raya (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah menggelar focus Group Discussion (FGD) sekaligus untuk menyusun rencana dokumen penanggulangan bencana di daerah setempat.
Kepala BPBD Kota Palangka Raya Emi Abriyani, Rabu, mengatakan, tujuan dari FGD itu untuk mengurangi korban jiwa saat bencana baik itu banjir, kebakaran hutan dan lahan serta bencana lainnya.
"Selain mengurangi terjadinya korban jiwa saat bencana terjadi, masyarakat juga nantinya bisa siap dalam menghadapi bencana yang melanda wilayahnya seperti banjir dan lain sebagainya," katanya.
Emi menuturkan, dalam kegiatan ini juga nantinya juga ada semacam dokumentasi agar pada saat bencana melanda Kota Palangka Raya, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada juga sudah mengetahui perannya masing-masing.
Hal itu dilakukan agar peran pemerintah benar-benar berdampak, ketika masyarakat di daerah setempat terkena bencana alam yang kapan saja bisa terjadi.
Hasil FGD itu nantinya juga akan dijadikan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) atau Peraturan Wali Kota (Perwali) bahkan bisa menjadi Peraturan Daerah (Perda), sehingga peran dari berbagai OPD benar-benar dapat dijalankan sesuai dengan dasar Perwali.
"Setidaknya Perwali dulu dibuat sehingga itu bisa menjadi dasar untuk OPD bekerja sesuai dengan fungsinya ketika terjadi bencana di daerah kita," ungkapnya.
Kepala BPBD Kota Palangka Raya yang aktif di lapangan tersebut juga mengakui, memang saat ini ketika ada bencana alam yang melanda daerah setempat kendala pertama yakni masalah peralatan.
Selanjutnya persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi kendala yang sangat berat bagi BPBD Kota Palangka Raya. Sebab selama ini ketika ada terjadi bencana alam, pihaknya banyak dibantu oleh tim relawan yang berada di kota setempat.
"Kalau tidak dibantu tim relawan yang ada di Kota Palangka Raya, tentunya kita juga akan kesulitan untuk bergerak. Sebab jumlah personel kita sangat terbatas di BPBD," ungkap Emi Abriyani yang setiap harinya beraktivitas mengenakan kerudung.
Sebelumnya Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya Hera Nugrahayu yang membuka kegiatan FGD tersebut mengungkapkan, kegiatan tersebut salah satunya untuk meminimalisir dampak risiko bencana terjadi di daerah setempat melalui BPBD Kota.
"Dengan adanya FGD ada kerangka atau payung hukum untuk dilakukan penanganan yang terarah yang nantinya dilakukan oleh OPD masing-masing fungsinya, untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana," demikian Hera Nugrahayu.
Kepala BPBD Kota Palangka Raya Emi Abriyani, Rabu, mengatakan, tujuan dari FGD itu untuk mengurangi korban jiwa saat bencana baik itu banjir, kebakaran hutan dan lahan serta bencana lainnya.
"Selain mengurangi terjadinya korban jiwa saat bencana terjadi, masyarakat juga nantinya bisa siap dalam menghadapi bencana yang melanda wilayahnya seperti banjir dan lain sebagainya," katanya.
Emi menuturkan, dalam kegiatan ini juga nantinya juga ada semacam dokumentasi agar pada saat bencana melanda Kota Palangka Raya, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada juga sudah mengetahui perannya masing-masing.
Hal itu dilakukan agar peran pemerintah benar-benar berdampak, ketika masyarakat di daerah setempat terkena bencana alam yang kapan saja bisa terjadi.
Hasil FGD itu nantinya juga akan dijadikan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) atau Peraturan Wali Kota (Perwali) bahkan bisa menjadi Peraturan Daerah (Perda), sehingga peran dari berbagai OPD benar-benar dapat dijalankan sesuai dengan dasar Perwali.
"Setidaknya Perwali dulu dibuat sehingga itu bisa menjadi dasar untuk OPD bekerja sesuai dengan fungsinya ketika terjadi bencana di daerah kita," ungkapnya.
Kepala BPBD Kota Palangka Raya yang aktif di lapangan tersebut juga mengakui, memang saat ini ketika ada bencana alam yang melanda daerah setempat kendala pertama yakni masalah peralatan.
Selanjutnya persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi kendala yang sangat berat bagi BPBD Kota Palangka Raya. Sebab selama ini ketika ada terjadi bencana alam, pihaknya banyak dibantu oleh tim relawan yang berada di kota setempat.
"Kalau tidak dibantu tim relawan yang ada di Kota Palangka Raya, tentunya kita juga akan kesulitan untuk bergerak. Sebab jumlah personel kita sangat terbatas di BPBD," ungkap Emi Abriyani yang setiap harinya beraktivitas mengenakan kerudung.
Sebelumnya Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya Hera Nugrahayu yang membuka kegiatan FGD tersebut mengungkapkan, kegiatan tersebut salah satunya untuk meminimalisir dampak risiko bencana terjadi di daerah setempat melalui BPBD Kota.
"Dengan adanya FGD ada kerangka atau payung hukum untuk dilakukan penanganan yang terarah yang nantinya dilakukan oleh OPD masing-masing fungsinya, untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana," demikian Hera Nugrahayu.