Bupati Barito Utara resmikan kenaikan status SPBU milik Perusda menjadi reguler

Muara Teweh (ANTARA) - Bupati Barito Utara, Kalimantan Tengah,  Nadalsyah meresmikan kenaikan status Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT Mitra Batara Sarana Mandiri  (MBSM) milik perusahaan daerah setempat dari modular menjadi reguler.

“Atas nama masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Barito Utara memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Perusda Batara Membangun yang terus berbenah dan berinovasi mengembangkan usahanya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerah ini,” kata Nadalsyah di Muara Teweh, Rabu.

Peresmian ini juga dihadiri Wakil Bupati Sugianto Panala Putra, Sekretaris Daerah Muhlis, Kajari Barito Utara  Fadillah, Wakapolres, kepala OPD, Pengadilan Agama dan Pengadilan Muara Teweh, Direktur Perusda, 

Menurut  Nadalsyah dalam secara historis SPBU PT MBSM telah digunakan sebagai salah satu outlet modular, strategis penjualan BBM dan beberapa produk dari Pertamina secara operasional belum beroperasi selama 24 jam per hari. 

Kepada Pimpinan Pertamina PT Matra Niaga diucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungannya untuk SPBU milik Perusda Batara Membangun. 

"Semoga ke depannya jatah stok BBM yang bersubsidi tetap lancar dan jika perlu tidak kurang seperti di kota-kota besar, sehingga Kabupaten Barito Utara lebih maju dan sejahtera,” katanya.

Dia berharap kepada jajaran Perusda Batara Membangun setelah diresmikan perubahan status dari SPBU modular menjadi reguler bisa memberikan pelayanan yang maksimal dan optimal kepada masyarakat yaitu pelayanan operasi selama 24 jam/hari. 

Sudah tentu, kata Nadalsyah,  dengan ketersediaan BBM, pelumas dan produk Pertamina lainnya dengan harga kompetitif dan keaslian produknya.

"Saya  meminta kepada pihak Pertamina agar selalu mensuport SPBU yang ada di Perusda Batara Membangun. SPBU ini memang di bangun oleh pemerintah daerah  di luar SPBU yang ada di Kabupaten Barito Utara," jelas dia. 

Dia mengatakan,  pada  2015 di Barito Utara khususnya di  Muara Teweh masih banyak yang antre BBM di SPBU yang ada. Padahal ada beberapa SPBU yang ada di  Muara Teweh akan tetapi masih belum mampu untuk melayani masyarakat secara berkesinambungan. 

“Antre cukup panjang, begitu datang BBM yang bersubsidi, banyak masyarakat yang membutuhkan tidak kebagian. Yang sebenarnya masyarakat yang membutuhkan subsidi malah tidak sempat kebagian dari suplai minyak tersebut, kami belum tau apa masalahnya,” ucapnya.

Pasalnya pihak pemerintah sudah beberapa kali mengusulkan kepada pihak Pertamina supaya bisa mengaktifkan SPBU-SPBU yang ada, akan tetapi kelihatan memang pasokan BBM kurang dan kebutuhan memang banyak. 

Sehingga, menurut dia,  pemerintah daerah mengusulkan pembangunan SPBU ini, dan cukup alot, beberapa tahun baru keluar perizinannya. 

“Dan Alhamdulillah dengan kerja keras dari Perusahaan Daerah Batara Membangun untuk bisa mendapatkan izin tersebut. 
Alhamdulillah hari ini SPBU MBSM  bisa berdiri sampai saat ini dan bahkan sudah berubah statusnya menjadi ke tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu dari modular ke reguler,” jelas dia.

Oleh karena itu, masih banyak masyarakat yang membutuhkan BBM bersubsidi, kami berharap nantinya suplai bisa lebih banyak, karena ini adalah milik pemerintah. 

“Pertamina milik pemerintah, wajar dong dari pemerintah untuk pemerintah dan untuk rakyat kita Kabupaten Barito Utara,” kata  Nadalsyah. 

Kalau bisa, kata Nadalsyah, SPBU ini jadi prioritas, karena milik pemerintah. 

“Saya meminta , dengan manajemen SPBU yang ada di Barito Utara ini tidak satu persen pun menaikkan HET yang ada. Berapa pun HET yang ditentukan oleh pemerintah pusat atau Pertamina itulah yang dibayar oleh masyarakat,” tegas Nadalsyah.

Pada kesempatan itu itu Bupati  Barito Utara  juga meresmikan Perusahaan Daerah Batara Membangun  sebagai distributor pupuk nonsubsidi PT Pupuk Kalimantan Timur (Kaltim).

“Saya  juga berharap kepada jajaran pengurus Perusda BM yang mulai hari ini akan kita resmikan menjadi distributor pupuk nonsubsidi dari PT Pupuk Kaltim agar ke depannya mampu menjamin ketersediaan stok dengan harga yang kompetitif sehingga mempermudah masyarakat dan kelompok tani ataupun pihak perusahaan yang membutuhkan pupuk, agar tidak terjadi kelangkaan pupuk di Barito Utara,” tegas dia.