Sampit (ANTARA) - Desa-desa di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah seakan-akan berlomba-lomba membuat website desa sebagai salah satu wujud transparansi pemerintahan desa.
"Kami sudah mendorong desa membuat website desa. Sampai akhir pekan tadi sudah ada ada 53 desa yang sudah membuat website desa," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kotawaringin Timur, Raihansyah di Sampit, Senin.
Kotawaringin Timur terdiri dari 167 desa, 17 kelurahan dan 17 kecamatan. Luasnya wilayah serta masih terbatasnya jangkauan listrik PLN dan jaringan internet, menjadi tantangan dalam digitalisasi pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Raihansyah mengaku salut karena semangat aparatur desa sangat tinggi untuk meningkatkan pelayanan. Mereka sangat ramai-ramai memanfaatkan sistem online, mulai dari membuat website, pelaporan sistem keuangan desa (siskeudes) serta layanan lainnya.
Seperti pelan lalu, Camat Tualan Hulu Admadi Sastra bersama aparatur desa di wilayahnya mengikuti pelatihan pembuatan website desa dan siskeudes di kantor DPMD. Aparatur dari 11 desa dengan inisiatif sendiri ramai-ramai datang ke Sampit mengikuti pelatihan selama tiga hari dengan dibiayai desa masing-masing.
Baca juga: Baru 1.113 warga Kotim mengaktifkan identitas kependudukan digital
Pemerintah desa menyadari bahwa digitalisasi menjadi hal penting untuk meningkatkan pelayanan. Perubahan ini harus dilakukan karena cepat atau lambat perkembangan pelayanan harus mengikut kemajuan teknologi.
"Kendala kita adalah belum meratanya jaringan listrik dan internet. Tapi ini tidak boleh menjadi penghalang. Kalau kita terus menunggu maka kita tidak akan maju. Setiap kecamatan akan ada satu desa menjadi leader atau percontohan," kata Raihansyah.
Pembuatan website desa sebagai bentuk transparansi karena masyarakat bisa dengan mudah mengakses layanan maupun mendapatkan informasi terkait perkembangan program dan realisasi pembangunan, laporan keuangan atau APBDes dan informasi lainnya.
Keterbukaan ini untuk mencegah munculnya prasangka tidak baik terhadap pemerintah desa. Masyarakat bisa turut mengawasi penggunaan keuangan dan pembangunan desa, sementara aparatur desa juga akan selalu berupaya menjalankan pemerintahan dengan baik dan lurus sesuai aturan.
"Kita satukan pandangan dan tujuan dengan niat tulus untuk membangun daerah kita ini. Website desa menjadi sarana transparansi mewujudkan good government. Update desa juga menjadi promosi potensi agar bisa dilihat pusat hingga dunia," demikian Raihansyah.
Baca juga: Berikut nominasi lomba desa dan kelurahan di Kotim
Baca juga: DPMD Kotim dorong pemerintah kecamatan perkuat pembinaan desa
Baca juga: Disdik Kotim tetapkan jadwal libur dan belajar selama Ramadhan
Sudah 53 desa di Kotim miliki website
Kepala DPMD Kotawaringin Timur Raihansyah memantau pelatihan pembuatan website dan tata kelola keuangan desa yang diikuti seluruh desa dari Kecamatan Tualan Hulu. Kegiatan dilaksanakan di aula DPMD di Sampit, Rabu (15/3/2023) lalu. ANTARA/Norjani
