Muara Teweh (ANTARA) - DPRD Kabupaten Barito Utara menyampaikan 20 pokok pikiran yang merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota legislatif agar diperjuangkan di pembahasan Rancangan APBD 2024.
Pokir DPRD tersebut disampaikan Ketua DPRD Barito Utara Hj Mery Rukaini melalui Wakil Ketua I DPRD Permana Setiawan di Muara Teweh, Kamis.
Ke-0 pokok pikiran DPRD tersebut sudah mengacu pada 20 program pemerintah daerah untuk mewujudkan indikator sasaran yang meliputi pertama program peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan, program pembangunan infrastruktur pedesaan dan pengembangan jaringan kelistrikan serta energi lainnya.
Kemudian program pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi, program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan Batara Pintar, program peningkatan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, manajemen dan pelayanan bidang kesehatan, program peningkatan kesempatan kerja dan penciptaan iklim usaha yang kondusif.
Program peningkatan produksi, penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana serta pemasaran hasil pertanian, program peningkatan produksi, penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana serta pemasaran hasil perikanan, program peningkatan produksi, penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana serta pemasaran hasil perkebunan.
Selanjutnya program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, UKM dan peningkatan/pengembangan perdagangan dan industri, program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi, program perlindungan dan konservasi SDA serta pengendalian pencemaran/perusakan lingkungan hidup, program pengembangan pemasaran pariwisata, destinasi pariwisata dan kemitraan.
Program penanganan konflik dan pengembangan wawasan kebangsaan, program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, fakir miskin, KAT dan PMKS, program penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan, program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah, program pengelolaan pelayanan publik, program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Parmana, pokir DPRD Kabupaten Barito Utara merupakan revitalisasi rumusan permasalahan kepala daerah yang di tampung oleh DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses DPRD.
“Pokir ini merupakan revitalisasi rumusan masalah kepala daerah yang kita tampung melalui hasil reses,” kata dia.
