Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan akselerasi dalam penerapan reformasi birokrasi (RB) tematik yang merupakan penjabaran arahan Presiden Joko Widodo yang menegaskan reformasi birokrasi harusnya memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
"RB yang menjadi pembahasan saat ini adalah RB Tematik. RB Tematik disamping RB General, yang mana ini masih terbilang baru, hanya saja bagaimana pemerintah provinsi membuat pola kerja pemerintahan menjadi lebih efektif, efisien dan tepat sasaran yang nantinya berdampak pada masyarakat,” kata Kepala Biro Organisasi Setda Kalimantan Tengah Lilis Suriani di Palangka Raya, Sabtu.
Dalam RB tematik ini ada empat hal yang menjadi fokus, meliputi birokrasi untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, hingga program aktual prioritas presiden dan wakil presiden.
Sehingga, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mendorong penerapan RB Tematik pada seluruh jajaran kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah.
Lilis menjelaskan, pemerintah provinsi pun baru saja melaksanakan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan forum koordinasi dan konsultasi, dalam peningkatan implementasi RB sekaligus percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Baca juga: Disperpusip Kalteng optimalkan penerapan SPBE permudah layanan publik
Kegiatan itu juga bagian dari persiapan pertemuan dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI yang juga direncanakan penandatanganan komitmen bersama oleh bupati/wali kota dan gubernur pada 15 Mei 2023 mendatang di Palangka Raya.
"Kami menekankan peningkatan kualitas RB Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah agar semakin berkembang ke depan, terlebih pemerintah provinsi meraih predikat “B” untuk RB pada tahun lalu," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Diskominfosantik Kalimantan Tengah Agus Siswadi mengatakan, dirinya selaku ketua tim kerja telah melakukan pembagian tugas kepada anggota tim dari beberapa perangkat daerah inti yang tergabung dalam tim kerja.
"Dengan adanya pembagian tugas kami harap pelaksanaan forum koordinasi dan konsultasi dalam rangka peningkatan implementasi RB dan percepatan penerapan SPBE dapat berjalan baik dan lancar," tutupnya.
Baca juga: Diskominfosantik Kalteng ingatkan masyarakat waspadai hoaks jelang tahun politik
