Target tersebut ditetapkan Menkeu untuk menciptakan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan (sustainable) dengan mempertimbangkan berbagai risiko serta dinamika dalam negeri maupun global.
“Dengan mencermati risiko dan dinamika global dan dalam negeri, agenda pembangunan untuk tahun 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait penyampaian Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN Tahun 2024 di Jakarta, Jumat.
Bendahara Negara tersebut menjelaskan, penetapan target pertumbuhan ekonomi Indonesia disusun berdasarkan fenomena guncangan besar perekonomian global yang diakibatkan kebijakan fiskal AS yang tak menentu dan tensi geopolitik global yang kian berlarut. Kemudian atas pertimbangan kondisi perekonomian dalam negeri yang saat ini cenderung masih stabil.
Selain itu, pemerintah juga mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro lainnya yang digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.
Baca juga: Kerja sama Indonesia dan ADB capai 4,1 miliar dolar AS
Indikator tersebut meliputi, inflasi tahun depan yang berada di kisaran 1,5 sampai 3,5 persen, nilai tukar rupiah yang mencapai Rp14.500 hingga Rp15.300 per dolar AS, serta tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 Tahun antara 6,49 hingga 6,91 persen.
Kemudian harga minyak mentah Indonesia di kisaran 75 dolar sampai 85 dolar AS per barel, lifting minyak bumi di tingkat 597 ribu sampai 652 ribu barel per hari, serta lifting gas 999 ribu hingga 1,54 juta barel setara minyak per hari.
Dengan adanya indikator-indikator tersebut, rencana kebijakan fiskal tahun depan ditetapkan untuk mengarahkan pemerintah dalam memperkokoh struktur perekonomian nasional serta tingkat produktivitas nasional melalui percepatan transformasi ekonomi.
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan, kebijakan belanja 2024 diarahkan untuk menuntaskan proyek prioritas strategis yang mencakup pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), pemenuhan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta pelaksanaan pemilu 2024.
"Pembangunan IKN adalah dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, kompetitif, dan meluaskan, serta memeratakan magnet pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian ekonomi Indonesia tidak hanya bertumpu pada pulau Jawa. Sementara itu, dukungan pelaksanaan pemilu 2024 diharapkan mewujudkan iklim demokrasi Indonesia yang semakin sehat dan kondusif," ujarnya.
Selaras dengan tujuan tersebut, pemerintah terus mendorong agar kualitas belanja makin baik dan ini dilakukan pada tingkat pusat maupun daerah, sinergi, dan harmonisasi dari kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai target pembangunan nasional yang efisien.
Baca juga: Belanda dan Indonesia sepakat perkuat penerapan keuangan transisi
Baca juga: Pertumbuhan ekonomi digital Asia Tenggara sangat pesat, kata Sri Mulyani
Baca juga: Pemerintah realisasikan pembiayaan investasi Rp15 triliun untuk BLU LPDP
