Bengkulu (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan perlunya percepatan sertifikasi tanah milik pemerintah daerah maupun tanah pribadi masyarakat guna mencegah tindakan korupsi di sektor pertanahan.
"Pencegahan korupsi KPK.di sektor pertanahan, pertama kami mendorong pemerintah daerah seoptimal mungkin melakukan langkah-langkah pengamanan asetnya, begitu juga bagi masyarakat," kata Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah I Maruli Tua di Bengkulu, Selasa.
Pengamanan yang dilakukan terbagi dua yakni pengamanan secara fisik yakni dengan memastikan dan mengamankan batas-batas tanah dengan tanda-tanda fisik.
Kemudian, pengamanan kedua yakni pengamanan secara hukum dengan cara memastikan tanah yang dimiliki memiliki sertifikat yang sah dari pihak berwenang yang menerbitkan sertifikat tanah.
"Bukan hanya mendorong sertifikasi tanah pemda, tapi juga daerah perlu membantu masyarakat supaya tanah mereka bisa terdaftar, bisa dapat sertifikat melalui program nasional PTSL," kata dia.
Dengan adanya legalitas hukum atas tanah pemda dan masyarakat, tentunya akan menutup potensi tindakan sengketa yang bisa berujung membuka potensi korupsi di sektor pertanahan.
"Tanah-tanah yang belum bersertifikat rawan terjadi sengketa, bahkan tanah yang sudah bersertifikat pun itu bisa diklaim atau dikuasai secara tidak sah, apalagi yang belum bersertifikat," kata Maruli Tua.
Maruli Tua menyampaikan hal itu dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Sektor Pertanahan di Provinsi Bengkulu. Rapat koordinasi tersebut mempertemukan pemerintah daerah provinsi, kabupaten kota se Provinsi Bengkulu, BPN, Kemendagri serta KPK.
Berita Terkait
Jokowi tegaskan tidak ada pengajuan percepatan Pilkada
Rabu, 8 Mei 2024 13:06 Wib
Upayakan manfaat optimal masyarakat, DPRD Mura dorong percepatan pengerjaan pembangunan
Sabtu, 27 April 2024 7:01 Wib
Legislator dukung upaya percepatan pemerataan distribusi migas di Kotim
Rabu, 24 April 2024 14:17 Wib
Wabup Gunung Mas minta camat pacu percepatan penyaluran dana desa
Rabu, 3 April 2024 22:01 Wib
Pemkab Kapuas komitmen optimalkan percepatan penurunan stunting
Kamis, 7 Maret 2024 6:52 Wib
OJK Kalteng: TPAKD bentuk program khusus dukung tambak udang Sukamara
Selasa, 30 Januari 2024 13:33 Wib
Legislator Kotim dorong percepatan penanganan permukiman rawan banjir di Sampit
Kamis, 18 Januari 2024 16:10 Wib
Legislator Gumas dorong percepatan penetapan perbup ADD 2024
Rabu, 17 Januari 2024 15:45 Wib