Jakarta (ANTARA) - Pakar Kebijakan Publik, Bambang Haryo Soekartono menilai polusi udara di Jakarta dengan indeks kualitas udara (AQI) mencapai di atas 170, dinilai sangat parah sehingga menyebabkan udara di Ibu Kota Jakarta sangat tidak layak saat ini, harus diatasi dengan pemulihan hutan dan kawasan hijau.
"Sangat disayangkan banyak pihak yang berkomentar tidak berdasarkan kajian dan analisa yang benar dan akurat, bahkan cenderung menyalahkan polusi kendaraan bermotor, baik pribadi maupun publik sebagai penyebab polusi udara sehingga muncul wacana kebijakan 4 in 1, juga uji emisi gas buang akan lebih diperketat, dan bahkan muncul wacana mendorong ekosistem kendaraan listrik," kata Bambang Haryo dalam siaran persnya, Jumat.
Anggota DPR RI 2014-2019 ini menilai, ada kecenderungan kebijakan panik dan sporadis, bahkan muncul dari pimpinan daerah yang mewacanakan perijinan bangunan akan diperketat terutama perizinan "high rise building".
Ada pula yang menginstruksikan warganya untuk menggunakan sepeda untuk transportasi sehari-hari, padahal diketahui kondisi udara tidak layak.
Selain itu muncul kebijakan kendaraan 2.400 cc harus menggunakan pertamax turbo, padahal menurutnya, pengaruh oktan hanya penyumbang terkecil dari kegagalan emisi gas buang yang sebagian besar kegagalan akibat kondisi perawatan mesin dari kendaraan itu sendiri.
Alumni ITS yang akrab disapa BHS ini mengatakan, seharusnya semua memahami bahwa setiap Agustus atau saat musim kemarau panjang yang tidak ada hujan, maka mulai Juni hampir selalu selalu muncul polusi udara yang sangat tinggi dan melebihi ambang batas di wilayah pesisir utara pulau Jawa, Jabotabek, Semarang bahkan Surabaya.
Dia mencontohkan, pada 2015 merupakan kondisi terparah, kemudian terjadi pada 2019 dan 2023 ini, semuanya mengalami kabut asap akibat kebakaran hutan yang ada di Indonesia, khususnya Kalimantan, Sumatera beserta daerah lainnya. Kondisi itu yang membawa dampak kesehatan yang buruk bagi masyarakat di semua wilayah Indonesia.
"Harusnya kita mengamati di bulan Agustus saat ini pada musim kemarau panjang, ada jutaan hektarr hutan di Kalimantan, Sumatera bahkan di Jawa Barat yang mengalami kekeringan dan akhirnya terbakar akibat gesekan ranting dan lain lain, dan kebakaran itu terlihat ada titik nyala api berskala kecil, menengah dan hebat," ujarnya.
Menurut Bambang Haryo, fenomena ini semua bisa dilihat di data BMKG, yakni nyala titik api kebakaran saat ini sudah mencapai lebih dari 4.000 titik di Indonesia.
Kondisi paling terparah adalah wilayah Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan wilayah Sumatera Selatan serta Lampung. 
"Maraknya kebakaran lahan ini mengakibatkan asap di wilayah tersebut sangat pekat, jauh di atas wilayah Jabodebek. Bahkan sempat mengganggu penerbangan pada saat pesawat akan mendarat dan terbang,” sambung mantan Ketua Komite Tetap Utilitas Umum Kadin Bidang Infrastruktur tersebut.
Menurutnya, akibat arah angin yang saat ini berhembus dari barat ke timur agak ke selatan, maka asap-asap dari Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera tersebut juga dimungkinkan sampai ke wilayah Jabotabek dan kota-kota pesisir utara Pulau Jawa.
Seharusnya, kata dia, bisa diamati dan dianalisa bahwa walaupun saat hari libur pekerja, kantor, pabrik, sekolah dan angkutan truk di wilayah Jakarta istirahat, tetapi udara Jakarta tetap tertutup kabut asap, apalagi jika kebakaran hutan tersebut tidak segera ditanggulangi dengan baik.
Bambang Haryo menilai ini merupakan tugas pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang seharusnya dapat melakukan pencegahan kebakaran hutan dengan selalu menyiram hutan-hutan tropis pada saat musim kemarau panjang, sehingga hutan-hutan tetap sehat dan hijau.
"Seperti halnya di Negara Malaysia, dimana saat ini tidak satupun hutan di wilayah Malaysia yang ada titik nyala api karena hutannya sangat sehat dan cukup air. Dan hutan yang sehat mempunyai daun yang mengandung 80 persen air, sehingga hutan tersebut tidak bisa terbakar dan bahkan dibakar," ujar Anggota Bidang Pengembangan Usaha dan Inovasi DPN HKTI itu.
Menurutnya, Kementerian LHK mendapatkan anggaran cukup besar sebesar Rp7,55 triliun dan pemerintah juga sudah melengkapi pesawat pemadam Boeing 747 yang mampu membawa 24 ribu galon air, dimana mampu memadamkan dan sekaligus merawat lebih dari 100 ribu hektare hutan, dan masih memiliki 10 helikopter pemadam untuk pengeboman air (water bombing), dan bahkan juga dilengkapi penaburan garam untuk membuat hujan - hujan buatan.
Seharusnya, fasilitas tersebut digerakkan dan dimaksimalkan untuk menyelesaikan permasalahan kebakaran hutan yang selalu ada di musim kemarau panjang periode Juli-Agustus.
Founder BHS ini mengaku yakin, jika semua perawatan hutan untuk pencegahan kebakaran dilakukan oleh kementerian LHK, maka akan mampu menyelesaikan permasalahan kebakaran hutan yang menjadi penyebab polusi udara yang ada di Jabotabek.
Musim kemarau panjang masih terus berlanjut, maka sudah saatnya Kementerian LHK segera bergerak untuk melakukan perawatan sekaligus pemadaman hutan-hutan yang saat ini sedang terbakar dan sambil menunggu adanya musim hujan kembali.
"Jadi stop mencari kambing hitam dari kendaraan bermotor, baik privat maupun publik dan truk pengangkut logistik serta pabrik yang ada di Jakarta. Dan diharapkan segera lindungi warga di seluruh Indonesia dari asap kebakaran hutan," demikian Bambang Haryo.
Baca juga: Presiden Jokowi dan Ibu Iriana meninjau langsung Raimuna Nasional XII
Baca juga: Lahan Taman Nasional Gunung Rinjani terbakar capai 205 hektare
