Kuala Pembuang (ANTARA) -
Sejumlah catatan ini berkaitan dengan laporan hasil pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023.
"Berdasarkan hasil rapat anggota DPRD Seruyan dengan tim TAPD yang telah dilaksanakan dalam rangka pemanasan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023, dapat disimpulkan dan dicapai kesepakatan dengan berbagai pertimbangan, masukan dan catatan,” kata Anggota DPRD Seruyan Argiansyah di Kuala Pembuang, Senin.
Baca juga: Optimalkan pelayanan, nakes di Tanjung Hanau perlu penambahan
Dia menyampaikan, sejumlah catatan tersebut di antaranya adalah Raperda APBD 2023 sudah diteliti DPRD dan telah sesuai UUD serta sudah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Baca juga: DPRD minta Pemkab Seruyan perhatikan kondisi jalan penghubung antar kecamatan
Kemudian hendaknya pemerintah kabupaten lebih tegas kepada perusahaan terkait kelengkapan perizinan operasional perusahaan dan kejelasan tentang jumlah izin operasional perusahaan pertambangan dalam upaya memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Baca juga: DPRD Seruyan minta penyerapan tenaga kerja lokal dioptimalkan
Baca juga: DPRD Seruyan apresiasi pemkab sediakan layanan wifi publik
Baca juga: Pemkab Seruyan sukseskan PIN Polio 2024