DPRD Seruyan, Kalimantan Tengah menyampaikan sejumlah catatan berupa saran ataupun masukan kepada pemerintah kabupaten.
Sejumlah catatan ini berkaitan dengan laporan hasil pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023.
"Berdasarkan hasil rapat anggota DPRD Seruyan dengan tim TAPD yang telah dilaksanakan dalam rangka pemanasan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023, dapat disimpulkan dan dicapai kesepakatan dengan berbagai pertimbangan, masukan dan catatan,” kata Anggota DPRD Seruyan Argiansyah di Kuala Pembuang, Senin.
Baca juga: Optimalkan pelayanan, nakes di Tanjung Hanau perlu penambahan
Dia menyampaikan, sejumlah catatan tersebut di antaranya adalah Raperda APBD 2023 sudah diteliti DPRD dan telah sesuai UUD serta sudah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sejumlah catatan ini berkaitan dengan laporan hasil pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023.
"Berdasarkan hasil rapat anggota DPRD Seruyan dengan tim TAPD yang telah dilaksanakan dalam rangka pemanasan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023, dapat disimpulkan dan dicapai kesepakatan dengan berbagai pertimbangan, masukan dan catatan,” kata Anggota DPRD Seruyan Argiansyah di Kuala Pembuang, Senin.
Baca juga: Optimalkan pelayanan, nakes di Tanjung Hanau perlu penambahan
Dia menyampaikan, sejumlah catatan tersebut di antaranya adalah Raperda APBD 2023 sudah diteliti DPRD dan telah sesuai UUD serta sudah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Terkait atas temuan LKP BPK RI perwakilan Kalteng pemerintah kabupaten diharap benar-benar menindaklanjuti hasil temuan tersebut.
"Untuk dana bagi hasil (DBH) sawit diutamakan untuk program yang lebih prioritas di bidang pembangunan," jelasnya.
Baca juga: DPRD minta Pemkab Seruyan perhatikan kondisi jalan penghubung antar kecamatan
Kemudian hendaknya pemerintah kabupaten lebih tegas kepada perusahaan terkait kelengkapan perizinan operasional perusahaan dan kejelasan tentang jumlah izin operasional perusahaan pertambangan dalam upaya memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Baca juga: DPRD minta Pemkab Seruyan perhatikan kondisi jalan penghubung antar kecamatan
Kemudian hendaknya pemerintah kabupaten lebih tegas kepada perusahaan terkait kelengkapan perizinan operasional perusahaan dan kejelasan tentang jumlah izin operasional perusahaan pertambangan dalam upaya memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain itu pemkab diminta lebih serius dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah, hingga mengutamakan APBD untuk program mandatori pendidikan, kesehatan, dan pembangunan lain.
"DPRD juga menyarankan pemerintah harus memberikan batas waktu pembayaran hak guna usaha atau HGU pada perusahaan paling lambat Desember 2024," tuturnya.
Baca juga: DPRD Seruyan minta penyerapan tenaga kerja lokal dioptimalkan
Baca juga: DPRD Seruyan apresiasi pemkab sediakan layanan wifi publik
Baca juga: Pemkab Seruyan sukseskan PIN Polio 2024
Baca juga: DPRD Seruyan minta penyerapan tenaga kerja lokal dioptimalkan
Baca juga: DPRD Seruyan apresiasi pemkab sediakan layanan wifi publik
Baca juga: Pemkab Seruyan sukseskan PIN Polio 2024
