Sampit (ANTARA) -
“Jumlah guru kita sekarang ini sebenarnya sudah cukup, cuma kurang dari segi pemerataannya saja dan ini masih menjadi PR (pekerjaan rumah) bagi kami,” kata Irfansyah di Sampit.
Ia menjelaskan, pemerataan penyebaran guru ini sangat penting dalam mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan. Oleh sebab itu, pihaknya terus berupaya agar penyebaran guru di Kotim terjadi secara merata.
Selama ini pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik di Kotim cukup terbantu dengan adanya penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) setiap tahunnya, baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kalau dulu satu guru menangani hingga 40 peserta didik, tapi sekarang sudah berkurang dengan satu guru menangani maksimal 32 peserta didik.
Rasio ini sudah cukup baik, walaupun belum bisa dikatakan ideal jika berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 17 Tahun 2017, tepatnya pada pasal 24 yang menentukan aturan mengenai jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar (rombel).
Untuk Sekolah Dasar (SD), dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 peserta didik dan paling banyak 28 peserta didik. Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 peserta didik dan paling banyak 32 peserta didik.
Baca juga: PBS di Kotim diminta tingkatkan bantuan untuk dunia pendidikan
“Alhamdulillah, beberapa waktu lalu ada lagi pengangkatan guru PPPK sebanyak 446 orang, kalau ditambah dengan tenaga kontrak kita sebenarnya sudah cukup. Tapi untuk mencapai rasio yang ideal memang perlu pemerataan tenaga pendidik,” ujarnya.
Ia melanjutkan, berdasarkan perhitungan pihaknya jumlah ideal guru di Kotim di kisaran 3.000-4000 orang. Sedangkan, saat ini jumlah total guru di Kotim mencapai 6.541 orang, lebih dari jumlah yang dibutuhkan.
Jumlah tersebut terbagi dalam beberapa kategori, yakni 2.275 PNS, 1300 PPPK, 294 tenaga kontrak, 911 tenaga honor dan 1.761 guru tetap yayasan (GTY) yang ada di sekolah swasta.
Selain itu, sebagian besar guru tersebut berada di area perkotaan, sedangkan yang kekurangan tenaga guru justru di daerah pelosok.
Salah satu kendala dalam pemerataan guru adalah sangat sedikit guru yang mau ditugaskan di pelosok atau di luar daerah asalnya, sehingga tak jarang guru yang mengajukan pindah tugas.
Untuk mengatasi masalah kurangnya pemerataan guru ini, Bupati Kotim Halikinnor memberikan peluang bagi Disdik untuk mengangkat guru honor sebagai guru kontrak. Namun, dengan syarat harus siap ditugaskan sesuai kebutuhan daerah dan tidak boleh mengajukan pindah tugas.
Baca juga: Bupati Kotim beri motivasi warga desa prioritaskan pendidikan
Baca juga: PKBM Harati tegaskan tidak melayani jual beli ijazah
