Palangka Raya (ANTARA) - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalimantan Tengah (Kalteng) menargetkan tujuh medali emas pada perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatra Utara (Sumut) 2024.
Ketua Kontingen Kalteng, Undang Mugopal, dalam acara pelepasan kontingen yang berlangsung di halaman Istana Isen Mulang, Kota Palangka Raya, Rabu, mengatakan bahwa target tujuh medali emas tersebut telah melalui berbagai pertimbangan matang, termasuk analisis kekuatan dan peluang para atlet Kalteng di berbagai cabang olahraga.
"Target tujuh medali emas tersebut tentu bukan tanpa dasar, tetapi berdasarkan evaluasi dari berbagai persiapan dan prestasi para atlet di berbagai kejuaraan sebelumnya," kata Undang Mugopal yang juga menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kalteng.
Dia menuturkan, pentingnya semangat juang dan rasa percaya diri bagi para atlet untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pengurus KONI Kalteng.
"Para atlet telah berlatih keras dan saya sangat yakin mereka siap memberikan yang terbaik. Dengan dukungan penuh dari masyarakat Kalteng, kami optimis bisa mencapai target yang telah ditenukan," ucapnya.
Di lokasi yang berbeda, Sekretaris Umum KONI Kalteng Ilham Busra menyampaikan, atlet dan ofisial Kalteng yang berangkat pada PON XXI 431 orang dan hal tersebut dari 243 Atlet 150 ofisial, 35 pengurus KONI dari kabupaten/kota.
"Pada PON XXI kami mengikuti 21 cabang olahraga, dari total tersebut lima cabang olahraga unggulan dan minimal tujuh emas," bebernya.
Atlet dan ofisial Kalteng akan berangkat pada 6 September 2024. Namun, beberapa cabang olahraga telah berangkat lebih awal, karena sudah ada yang bertanding lebih dahulu.
Dengan semangat serta tekad yang kuat, kontingen Kalteng siap bertarung di PON XXI Aceh-Sumut 2024 dengan harapan dapat memenuhi target yang telah ditetapkan dan membawa pulang kebanggaan bagi provinsi.
Berdasarkan pantauan di lapangan Kontingen PON Kalteng dilepas secara langsung oleh Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dan dihadiri sejumlah stakeholder lainnya yang ada di pemerintah setempat maupun vertikal.
