Diskominfosantik Bartim terima kunkerKomisi III DPRD Banjar
Tamiang Layang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) setempat, menerima kunjungan kerja Komisi III DPRD Banjar, Kalimantan Selatan.
"Kunjungan ini sebagai upaya kami saling bertukar informasi dan pengalaman dalam pengelolaan Base Transceiver Station (BTS)," kata Kepala Diskominfosantik Bartim Dwi Aryanto di Tamiang Layang, Senin.
Dikatakan, dalam pertemuan tersebut ada banyak hal yang menjadi diskusi, diantaranya mempelajari pengendalian dan pengawasan Base Transceiver Station (BTS) di Kabupaten Barito Timur. Di mana BTS merupakan infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator. BTS juga dikenal sebagai pemancar sinyal.
Selain itu, diskusi antara Komisi II DPRD Kabupaten Banjar dan Diskominfosantik Bartim itu lebih pada pembahasan teknis tentang penyelesaian masalah daerah tanpa sinyal (blank spot) dan bagaimana pengelolaan BTS.
Kepala Bidang E-Government Diskominfosantik Bartim Fredisen Madianu menambahkan, salah satu solusi untuk daerah blank spot adalah penggunaan teknologi internet yang saat ini disebut starlink. Di mana hingga saat ini, belum ditemukan solusi alternatif untuk mengatasi hilangnya retribusi dari BTS. Namun , teknologi ini dapat menjadi alternatif untuk daerah yang tidak terjangkau jaringan BTS.
"Selain itu tantangan hilangnya potensi pendapatan daerah dari retribusi BTS," kata Fredisen.
Baca juga: Pj Bupati Barito Timur ingin lansia tetap aktif dan mandiri
Rombongan Komisi III DPRD Banjar dipimpin Abdul Razak dan diikuti 15 anggota dewan lainnya menyatakan bahwa pihaknya berkunjung, sebagai upaya mengetahui lebih jauh bagaimana pengelolaan BTS di Bartim, terutama dalam pengendalian dan pengawasannya.
"Kami berharap kunjungan kerja ini menjadi langkah awal kolaborasi yang lebih erat antara DPRD Kabupaten Banjar dan Pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam mendukung pengelolaan infrastruktur telekomunikasi yang lebih baik," demikian Abdul Razak.
Baca juga: DPUPR Perkim: Proyek peningkatan jalan lingkar timur berlanjut 2025
Baca juga: Disperindagkop Bartim dan BPOM pastikan pangan aman sambut nataru
Baca juga: Peringati Hari Ibu, Pj Bupati sebut perempuan pilar utama pembangunan bangsa
"Kunjungan ini sebagai upaya kami saling bertukar informasi dan pengalaman dalam pengelolaan Base Transceiver Station (BTS)," kata Kepala Diskominfosantik Bartim Dwi Aryanto di Tamiang Layang, Senin.
Dikatakan, dalam pertemuan tersebut ada banyak hal yang menjadi diskusi, diantaranya mempelajari pengendalian dan pengawasan Base Transceiver Station (BTS) di Kabupaten Barito Timur. Di mana BTS merupakan infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator. BTS juga dikenal sebagai pemancar sinyal.
Selain itu, diskusi antara Komisi II DPRD Kabupaten Banjar dan Diskominfosantik Bartim itu lebih pada pembahasan teknis tentang penyelesaian masalah daerah tanpa sinyal (blank spot) dan bagaimana pengelolaan BTS.
Kepala Bidang E-Government Diskominfosantik Bartim Fredisen Madianu menambahkan, salah satu solusi untuk daerah blank spot adalah penggunaan teknologi internet yang saat ini disebut starlink. Di mana hingga saat ini, belum ditemukan solusi alternatif untuk mengatasi hilangnya retribusi dari BTS. Namun , teknologi ini dapat menjadi alternatif untuk daerah yang tidak terjangkau jaringan BTS.
"Selain itu tantangan hilangnya potensi pendapatan daerah dari retribusi BTS," kata Fredisen.
Baca juga: Pj Bupati Barito Timur ingin lansia tetap aktif dan mandiri
Rombongan Komisi III DPRD Banjar dipimpin Abdul Razak dan diikuti 15 anggota dewan lainnya menyatakan bahwa pihaknya berkunjung, sebagai upaya mengetahui lebih jauh bagaimana pengelolaan BTS di Bartim, terutama dalam pengendalian dan pengawasannya.
"Kami berharap kunjungan kerja ini menjadi langkah awal kolaborasi yang lebih erat antara DPRD Kabupaten Banjar dan Pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam mendukung pengelolaan infrastruktur telekomunikasi yang lebih baik," demikian Abdul Razak.
Baca juga: DPUPR Perkim: Proyek peningkatan jalan lingkar timur berlanjut 2025
Baca juga: Disperindagkop Bartim dan BPOM pastikan pangan aman sambut nataru
Baca juga: Peringati Hari Ibu, Pj Bupati sebut perempuan pilar utama pembangunan bangsa