Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah yang membidangi Sumber Daya Alam (SDA) Siti Nafsiah menilai, investasi perkebunan kelapa sawit di provinsi ini telah telah berkontribusi cukup signifikan bagi perekonomian daerah, penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, maupun peningkatan Pendapatan Daerah.
Provinsi ini bahkan menjadi salah satu daerah yang sektor perkebunan kelapa sawit terluas dan terbesar di Indonesia, kata Nafsiah melalui pesan singkat diterima di Palangka Raya, Senin.
"Jadi, investasi kelapa sawit dapat dikatakan sebagai tulang punggung ekonomi yang lebih dari sepertiga penduduknya bergantung pada sektor ini," tambahnya.
Meski begitu, legislator Kalteng itu, mengakui bahwa masih terdapat sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian serius di sektor perkebunan kelapa sawit ini. Di mana salah satu persoalan mencolok menurut dirinya adalah pelaksanaan kemitraan plasma sawit, yang sampai saat ini belum sepenuhnya sesuai harapan masyarakat.
Nafsiah mengatakan, banyak pekebun rakyat di provinsi ini merasa belum mendapatkan manfaat yang proporsional, terutama dalam pembagian keuntungan, akses ke teknologi, dan pendampingan teknis dari perusahaan besar swasta (PBS).
Kondisi lainnya, konflik lahan antara masyarakat adat, petani lokal, dan PBS kerap menjadi isu berlarut-larut akibat kurangnya kejelasan dalam pengelolaan dan penegakan hukum terkait hak atas tanah.
"Situasi ini tidak hanya menghambat pengembangan sektor perkebunan tetapi juga menciptakan ketidakstabilan sosial di sejumlah wilayah.," beber dia.
Baca juga: Terbesar gunakan lahan Kalteng, potensi perkebunan sawit dioptimalkan
Srikandi Partai Golkar itu mengakui maraknya kasus pencurian tandan buah segar (TBS) oleh individu atau kelompok tertentu, sangat perlu menjadi perhatian serius semua pihak. Sebab, Fenomena ini tidak dapat dilihat semata-mata sebagai tindakan kriminal, tetapi juga harus dipahami sebagai refleksi dari tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat sekitar perkebunan. Ketimpangan kesejahteraan, minimnya pemberdayaan ekonomi, serta kurangnya akses terhadap peluang kerja layak menjadi pemicu utama.
Oleh karena itu, pendekatan yang diambil harus komprehensif, tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif, melalui penguatan ekonomi lokal, pembukaan peluang usaha mandiri, dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang lebih efektif dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
"Ke depan, untuk mengoptimalkan manfaat investasi sawit bagi perekonomian Kalimantan Tengah, perlu dilakukan langkah strategis yang berkelanjutan," ucapnya.
Anggota DPRD Kalteng yang telah tiga periode itu pun menyarankan, pemerintah harus memperkuat program peremajaan sawit rakyat (PSR) dengan menyediakan akses pendanaan yang terjangkau, teknologi pertanian modern, serta pelatihan keterampilan bagi petani. Hilirisasi industri sawit juga harus menjadi prioritas untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal, menciptakan lapangan kerja baru, dan membuka peluang ekspor produk turunan sawit seperti biodiesel, kosmetik, dan pangan olahan.
Selain itu, pembangunan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan dan pabrik pengolahan di tingkat lokal dapat segera diwujudkan untuk mempercepat rantai pasok dan meningkatkan daya saing.
Baca juga: Didukung pemda, berinvestasi kebun kelapa sawit di Bartim nyaman dan tenang
"Namun, keberlanjutan lingkungan tidak boleh dikesampingkan. Konservasi hutan, pengelolaan limbah perkebunan yang efektif, dan penerapan teknologi ramah lingkungan harus menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan industri sawit," kata Nafsiah.
Dirinya juga menyarankan kepada pemerintah untuk terus memperkuat regulasi terkait pengelolaan lahan dan penegakan hukum untuk mencegah terjadinya konflik dan kerusakan lingkungan. Sebab, dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, PBS, dan masyarakat, Kalteng memiliki peluang besar untuk menjadi model pengelolaan perkebunan sawit yang produktif secara ekonomi, adil secara sosial, dan berkelanjutan secara ekologis.
"Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal tetapi juga mendukung visi pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada masa depan," demikian Nafsiah.
Baca juga: Optimalkan perkebunan kelapa sawit tingkatkan kesejahteraan masyarakat
Baca juga: Berkontribusi terhadap perekonomian, kelapa sawit miliki empat fungsi utama
Baca juga: Penyederhanaan aturan perundangan sawit
