Palangka Raya (ANTARA) - Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMPR) kembali menegaskan komitmennya sebagai kampus yang turut menjawab tantangan kebutuhan tenaga kesehatan nasional, khususnya di wilayah Kalimantan.
Pada Rabu, 18 Juni 2025, UMPR mendapat pendampingan langsung dari tim ahli Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) dalam rangka persiapan pembukaan tujuh program studi baru di bidang kesehatan.
Tujuh program studi yang disiapkan pembukaannya antara lain D4 Manajemen Informasi Kesehatan, S1 Fisioterapi, D4 Teknik Elektro Medik, D4 Keperawatan Anastesi, S1 Radiologi, S1 Farmasi, dan S1 Teknik Wicara dan Bahasa.
Program-program ini disebut langka dan strategis karena belum banyak tersedia di perguruan tinggi, khususnya di wilayah Kalimantan, padahal kebutuhan lulusannya sangat tinggi di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan.
Rektor UMPR, Assoc Prof Dr Muhamad Yusuf MAP menyampaikan apresiasi mendalam atas kesediaan tim ahli dari Kemenkes dan KKI yang datang langsung memberikan arahan, koreksi, sekaligus motivasi dalam mempersiapkan program-program ini.
“Kami merasa terhormat dan sangat mengapresiasi pendampingan ini. Ketujuh program studi yang akan dibuka ini program langka, strategis, dan sangat dibutuhkan. Kehadiran mereka di UMPR menunjukkan kepercayaan pemerintah pusat terhadap kontribusi kami di bidang kesehatan,” ujarnya.
Rektor juga menegaskan bahwa UMPR ingin menjadikan Kampus 2 sebagai pusat pendidikan rumpun kesehatan unggulan di Kalimantan.
“Kami berharap Kampus 2 UMPR ini menjadi pusat pembelajaran kesehatan yang lengkap, modern, dan berdaya saing tinggi, tidak hanya untuk Kalimantan Tengah, tapi juga seluruh wilayah Kalimantan,” tambahnya.
Pendampingan ini berlangsung di Gedung Fakultas Kedokteran Gigi dan Fakultas Rumpun Kesehatan Kampus 2 UMPR, dengan menghadirkan jajaran penting, yaitu Anna Kurniati SKM MA PhD selaku Direktur Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes RI, Drg Arianti Anaya selaku Ketua Konsil Kesehatan Indonesia (KKI), dan Dr Akemat SKp MKes sebagai Ketua Tim Kerja Tata Kelola Penyediaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.
Hadir pula anggota Majelis Litbang PP Muhammadiyah Dr dr Amir Syafruddin MMedEd, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Suyuti, perwakilan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya M Luther, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah, Prof Dr Ahmad Syar’i MPd, Sekretaris PWM Kalimantan Tengah, Drs Mulyono MPd, serta Ketua Tim Pengarah Pengembangan UMPR, Dr M Riban Satia MSi.
Direktur Penyediaan SDM Kesehatan Kemenkes RI, Anna Kurniati, S.KM., M.A., Ph.D., dalam sambutannya menyambut baik langkah UMPR. Ia menilai keberanian membuka tujuh prodi kesehatan yang spesifik dan tidak umum ini menunjukkan bahwa UMPR punya visi jangka panjang dalam mendukung sistem kesehatan nasional. “Kami berterima kasih atas komitmen UMPR yang bersedia terlibat lebih jauh dalam pengembangan SDM kesehatan. Tujuh program studi ini sangat dibutuhkan dan masih langka secara nasional,” ungkapnya.
Anna juga menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi menjadi pilar utama dalam memperluas akses tenaga kesehatan profesional ke seluruh wilayah Indonesia. “Kami tentu tidak bisa berjalan sendiri. Kami sangat menghargai kemitraan aktif dari UMPR, apalagi di wilayah seperti Kalimantan yang masih memerlukan peningkatan kapasitas layanan dan SDM kesehatan,” ujarnya lagi.
Sementara itu, Ketua Konsil Kesehatan Indonesia (KKI), Drg Arianti Anaya, menyampaikan apresiasi atas inisiatif UMPR dalam mengembangkan program pendidikan kesehatan yang strategis.
Ia berharap perhatian terhadap kualitas tetap menjadi prioritas utama dalam proses pembukaan program studi baru.
“Kami sangat mengapresiasi inisiatif UMPR dalam mengembangkan program pendidikan kesehatan yang strategis. Dalam proses pembukaan program studi baru, kami berharap perhatian terhadap kualitas tetap menjadi prioritas, khususnya dalam memastikan lulusan yang kompeten dan sesuai kebutuhan lapangan,” ujar Arianti.
Ia menambahkan bahwa KKI tentu siap mendampingi apabila di kemudian hari UMPR memerlukan dukungan, termasuk terkait penguatan sumber daya manusia pengajar.
"Kami terbuka untuk berkolaborasi demi terciptanya pendidikan tenaga kesehatan yang bermutu dan merata di seluruh Indonesia," katanya.
Kegiatan pendampingan ini menjadi bagian dari rangkaian proses penting yang akan menentukan arah pembukaan program studi kesehatan di UMPR. Tak hanya sebagai formalitas administratif, namun juga penegasan bahwa pembukaan prodi kesehatan adalah agenda bersama antara kampus, pemerintah daerah, dan otoritas pusat demi terwujudnya Indonesia yang lebih sehat dan merata dari bidang ilmu kesehatan.
Dengan langkah serius ini, UMPR semakin memantapkan perannya sebagai perguruan tinggi Muhammadiyah yang progresif dan solutif di pulau Kalimantan. Kesiapan membuka tujuh program studi kesehatan menjadi tonggak penting menuju cita-cita besar menjadikan UMPR sebagai pusat pendidikan tenaga kesehatan unggulan di Pulau Kalimantan.
