Sampit (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah menilai penetapan target indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 80 persen pada 2029 oleh pemerintah daerah tergolong tinggi jika dibandingkan dengan data tahun-tahun sebelumnya.
“Memang target IPM itu cukup tinggi, tetapi kalau kami lihat, dengan cara ini Bupati ingin adanya upaya nyata dari pemerintah daerah untuk meningkatkan IPM. Menurut beliau, sekarang pun IPM itu sudah naik terus, jadi kenapa tidak ditingkatkan lagi targetnya,” kata Kepala BPS Kotim Eddy Surahman di Sampit, Minggu.
Ia menjelaskan, digunakan sebagai alat ukur pembangunan manusia suatu wilayah untuk menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan.
Berdasarkan data BPS, rata-rata pertumbuhan IPM Kotim dari tahun ke tahun berada di bawah 1 persen, sedangkan saat ini IPM Kotim berada di angka 74,35 persen. Artinya untuk mencapai target 80 persen di 2029, pemerintah daerah harus bisa meningkatkan IPM 1-2 persen per tahun.
Untuk meningkatkan capaian IPM per tahun seperti itu memang tidak mudah. Namun menurutnya, hal tersebut bukan hal yang mustahil selama ada komitmen kuat dari pemerintah daerah dan dukungan masyarakat.
“Tentunya perlu kerjasama semua pihak untuk mencapai target yang sudah ditetapkan Bupati dan ini juga bisa menjadi motivasi bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) maupun instansi terkait untuk bekerja lebih keras,” imbuhnya.
Eddy melanjutkan, peningkatan IPM tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Perlu keterlibatan aktif seluruh perangkat daerah, dunia pendidikan, sektor kesehatan, dan masyarakat secara umum.
Baca juga: Bupati Kotim: Perlu kolaborasi hukum adat dan perda dalam penanganan sampah
Dalam rapat penetapan target dan indikator makro Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kotim 2025-2029 lalu, bidang pendidikan menjadi pembahasan yang cukup mendalam.
Disebutkan, bahwa rata-rata lama sekolah di Kotim masih cukup rendah, yakni hanya 8,3 tahun atau setara kelas 2 SMP. Sedangkan, dari pemerintah pusat telah menetapkan kebijakan wajib belajar 9 tahun atau lulus SMP.
Jika Pemkab Kotim ingin menaikkan IPM, maka peningkatan pendidikan tidak boleh lepas dalam upaya tersebut. Diharapkan minimal rata-rata masyarakat Kotim lulus SMP dan alangkah lebih baik lagi apabila rata-rata lulus SMA.
“Terkait penyebabnya kami tidak mengurai sampai kesana, karena BPS hanya mengukur kondisi yang terjadi di masyarakat dan yang diukur itu semua penduduk, baik yang sedang maupun yang sudah menjalani pendidikan dan kondisinya saat ini rata-rata 8,3 tahun,” demikian Eddy.
Sementara itu, sebelumnya Bupati Kotim Halikinnor membeberkan bahwa ia sengaja menetapkan target yang cukup tinggi dalam enam indikator makro RPJMD Kotim 2025-2029.
Bukan hanya IPM, ia juga menetapkan target yang cukup tinggi untuk laju pertumbuhan ekonomi dari 4,68 persen pada 2025 menjadi 7,3 persen pada 2029 dan tingkat kemiskinan dari 4,84 persen pada 2025 menjadi 1 persen pada 2029.
Sementara untuk target tingkat pengangguran 4,19 persen pada 2025 menjadi 2,72 persen pada 2029, indeks gini dari 0,340 pada 2025 menjadi 0,323 pada 2029 dan tingkat inflasi dari 2,56 persen pada 2025 menjadi 2,69 persen pada 2029.
“Saya minta target itu ditinggikan supaya kita bekerja keras untuk mencapainya, walaupun belum tentu tercapai tapi paling tidak, kita akan berusaha semaksimal mungkin. Kalau target rendah seolah-olah kita pesimistis. Makanya targetnya kita naikkan dan saya optimis Kotim bisa memperbaiki, baik itu IPM maupun penurunan kemiskinan,” demikian Halikinnor.
Baca juga: Pemkab Kotim gencar beri makanan tambahan untuk pencegahan stunting
Baca juga: Pemkab Kotim gunakan DBH sawit untuk lindungi pekerja rentan
Baca juga: Dua pembalap cilik Sampit unjuk kemampuan di Kejurnas Motoprix
