Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah Sigit Widodo mengapresiasi penurunan angka stunting atau tengkes di daerah ini mencapai 8,9 persen.
"Berdasarkan data yang kami terima, menunjukkan prevalensi stunting di Palangka Raya mengalami penurunan dari 28 persen pada 2023, menjadi 19,1 persen pada 2024," katanya di Palangka Raya, Kamis.
Dia menjelaskan, kondisi tersebut membuat Palangka Raya berhasil meraih peringkat kedua se-Kalimantan Tengah, dalam penanganan stunting.
Ia menilai, capaian yang telah diraih ini merupakan buah dari kerja sama lintas sektor dalam menangani isu gizi dan kesehatan anak secara komprehensif.
“Kami mengapresiasi atas capaian itu. Keberhasilan ini menunjukkan hasil nyata dari kolaborasi antar instansi dan semua pihak yang terlibat dalam menangani permasalahan stunting,” ucapnya.
Baca juga: Warga Palangka Raya diminta pastikan keamanan rumah cegah kebakaran
Sigit menilai, penanganan yang difokuskan pada kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui dianggap sebagai langkah strategis dalam menekan angka stunting.
Meski demikian, ia mendorong Pemerintah Kota Palangka Raya terus memperkuat partisipasi publik, salah satunya melalui program Gerakan Orang Tua Asuh sebagai wujud kepedulian bersama dalam pencegahan stunting.
“Keberhasilan ini harus menjadi pemicu semangat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan intervensi, demi mewujudkan Kota Palangka Raya yang sehat, unggul, dan berdaya saing,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sigit berharap capaian tersebut tak sekadar menjadi kebanggaan, melainkan juga momentum untuk memperluas jangkauan program dan meningkatkan kualitas hidup warga di seluruh wilayah kota.
Dengan demikian, kedepan Kota Palangka Raya bisa memiliki generasi unggul yang mampu menjadi generasi penerus pembangunan di Kota Palangka Raya.
"Kalau kita memiliki anak yang terbebas dari stunting, maka kita akan memiliki generasi yang hebab yang akan membawa kemajuan pembangunan di daerah ini," demikian Sigit.
Baca juga: Legislator Palangka Raya: Menjaga infrastruktur bukan hanya tugas pemerintah
Baca juga: DPRD Palangka Raya sebut Perda SPBE mempercepat digitalisasi pelayanan publik
Baca juga: DPRD Palangka Raya sebut Aplikasi LAPOR permudah warga sampaikan aspirasi
