Palangka Raya (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah memberikan tiga rekomendasi penting kepada pemerintah kota, guna mengefektifkan pelaksanaan program serta pengelolaan anggaran pada tahun-tahun mendatang.
“Dalam rangka mengefektifkan kegiatan ke depan, DPRD memberikan tiga rekomendasi utama. Tujuannya agar program pemerintah bisa lebih terarah, efektif, dan sesuai dengan target,” kata Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi usai memimpin rapat paripurna, Kamis.
Dia mengungkapkan, rekomendasi tersebut disampaikan setelah pihaknya melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah kota, khususnya terkait realisasi pendapatan daerah, belanja, serta capaian pendapatan asli daerah (PAD).
Rekomendasi pertama, berkaitan dengan penetapan target pendapatan daerah. DPRD meminta agar pemerintah kota terlebih dahulu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap potensi dan realisasi penerimaan.
Menurut Subandi, analisis yang komprehensif sangat penting dilakukan, karena di dalam pendapatan daerah terdapat komponen PAD yang harus benar-benar dihitung secara matang.
“Intinya, target pendapatan yang ditetapkan jangan asal angka, tapi harus melalui penelaahan mendalam agar benar-benar bisa tercapai,” ucapnya.
Kemudian rekomendasi kedua, Subandi meminta pemerintah mengoptimalkan belanja daerah.
Dia menyebutkan, terdapat beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengalami kelebihan pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN).
Baca juga: Kejati Kalteng geledah kantor PT Investasi Mandiri terkait dugaan korupsi Rp1,3 triliun
Untuk itu, DPRD menekankan agar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 dilakukan dengan lebih cermat, sehingga tidak lagi menimbulkan sisa pembayaran gaji yang berlebihan.
“Penghitungan harus sesuai ketentuan agar anggaran lebih efisien dan tepat sasaran,” ujarnya.
Selanjutnya, berdasarkan catatan DPRD, terdapat sejumlah OPD pada 2024 yang tidak mampu memenuhi target PAD yang ditetapkan.
Untuk itu, DPRD mendorong pemerintah kota untuk melakukan perhitungan ulang terhadap potensi PAD, sekaligus meningkatkan koordinasi dengan OPD pengelola PAD.
Hal ini, kata Subandi, penting sebagai bahan pembahasan dalam penyusunan APBD 2026.
“PAD yang ditetapkan harus realistis. Kita dorong pemerintah kota untuk mengkomunikasikan kembali dengan OPD terkait, supaya target yang dipasang tidak hanya sebatas angka, tapi benar-benar bisa dicapai,” tuturnya.
Subandi menambahkan, DPRD siap mendukung langkah pemerintah kota dalam memperkuat kemandirian fiskal.
Ia berharap dengan adanya tiga rekomendasi ini, pengelolaan keuangan daerah ke depan bisa lebih sehat, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
"Tentu DPRD siap berkolaborasi bersama pemerintah untuk memajukan Kota Palangka Raya untuk bisa lebih baik dan semakin keren," demikian Subandi.
Baca juga: Legislator Palangka Raya ini sebut aspirasi masyarakat jadi dasar dalam bekerja
Baca juga: Plt Sekda Kalteng tinjau pelayanan RS Siloam di Hari Pelanggan Nasional
Baca juga: Amonius Tuyum akan gantikan Jimmy Carter di DPRD Kalteng
