Palangka Raya (ANTARA) - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk mencegah kekerasan, perundungan, serta pelanggaran hak anak di lingkungan pendidikan.
"Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah kota dalam mewujudkan sekolah ramah anak dan memperkuat sistem perlindungan terhadap peserta didik," kata Kepala Disdik Kota Palangka Raya yang juga Plt Asisten Administrasi Umum Setda Kota Palangka Raya, Jayani, Rabu.
Jayani juga menyampaikan hal tersebut usai menghadiri kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) dan Kekerasan Terhadap Anak (KTA) di Aula Peteng Karuhei II Kantor Wali Kota, Selasa (4/11/2025).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DISDALDUKKBP3APM) tersebut diikuti oleh 100 peserta yang terdiri dari guru pondok pesantren dan guru sekolah minggu dari berbagai gereja di Kota Palangka Raya.
"Mereka mendapatkan pembekalan terkait prinsip dasar perlindungan anak, termasuk non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, pemenuhan hak hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak," katanya.
Jayani menuturkan, dalam kesempatan tersebut turut memaparkan data dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Palangka Raya mengenai tren kasus kekerasan. Pada 2023 tercatat 15 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 26 kasus terhadap anak. Tahun 2024 meningkat menjadi 29 kasus terhadap perempuan dan 49 terhadap anak, sementara hingga Oktober 2025 tercatat 11 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 22 terhadap anak.
“Data ini menunjukkan masih adanya tantangan besar dalam sistem perlindungan anak dan perempuan yang perlu kita tangani secara menyeluruh dan kolaboratif,” ujar Jayani.
Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam pencegahan kekerasan melalui edukasi, pelaporan cepat, serta pemberdayaan keluarga dan masyarakat. Disdik Kota, lanjutnya, berperan aktif dalam membangun kesadaran di lingkungan sekolah agar anak-anak terlindungi dari kekerasan fisik maupun psikologis.
“Sekolah adalah rumah kedua bagi anak. Karena itu, lingkungan pendidikan harus menjadi tempat yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak,” tegasnya.
Baca juga: DPKUKMP Palangka Raya mantapkan langkah sinergi empat pilar ekonomi kerakyatan
Menurut Jayani, komitmen pencegahan kekerasan di dunia pendidikan dijalankan secara berkelanjutan dan menjadi bagian dari perencanaan strategis jangka panjang. Program ini diterapkan di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, hingga lembaga pendidikan nonformal.
Disdik Kota juga mengembangkan langkah konkret seperti pelatihan guru dan tenaga kependidikan, pembentukan Satuan Tugas Sekolah Ramah Anak (SRA), serta mekanisme pelaporan dan penanganan kasus kekerasan di lingkungan sekolah. Selain itu, lembaga pendidikan didorong untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum, lembaga sosial, serta masyarakat dalam membangun sistem perlindungan anak yang terpadu.
“Setiap anak tanpa terkecuali berhak mendapatkan pendidikan yang aman dan mendukung potensi mereka. Kami ingin memastikan bahwa sekolah bebas dari kekerasan, diskriminasi, maupun perundungan,” kata Jayani.
Ia menambahkan, penerapan prinsip perlindungan anak di sektor pendidikan sejalan dengan kebijakan nasional dalam mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, inklusif, serta berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.
“Komitmen ini tidak berhenti pada sosialisasi semata, tetapi diwujudkan dalam budaya sekolah yang menghargai hak anak, mendorong partisipasi mereka, dan membentuk generasi muda yang berkarakter serta berdaya,” demikian Jayani.
Baca juga: DPRD Palangka Raya: Perlu rencana jangka panjang jaga ketersediaan bapok
Baca juga: DPRD minta Pemkot Palangka Raya jalin kerja sama atasi pengangguran
Baca juga: Fraksi Demokrat soroti rendahnya realisasi pendapatan daerah tahun 2025
