Palangka Raya (ANTARA) - Anggota Komisi III DPRD Palangka Raya, Kalimantan Tengah Arif M Norkim menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran Rp25,8 miliar yang disiapkan pemerintah kota untuk percepatan penurunan stunting tahun 2025.
“Anggaran sebesar itu harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh keluarga berisiko stunting. Jangan sampai ada pemborosan atau kegiatan yang tidak relevan dengan tujuan utama,” katanya di Palangka Raya, Rabu.
Arif mengatakan, DPRD tidak hanya mendukung dari sisi kebijakan, tetapi juga memastikan seluruh kegiatan yang dijalankan berjalan transparan dan sesuai perencanaan.
Ia menilai, masalah stunting merupakan isu multidimensi yang tidak cukup ditangani satu instansi saja. Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor yang digagas pemerintah kota melalui Pra Musrenbang Tematik Stunting harus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.
“Koordinasi ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih program antarinstansi. Misalnya, antara Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial, semua harus bergerak seirama,” ucapnya.
Baca juga: DPRD Palangka Raya dorong penguatan manajemen modern UMKM
Selain menyoroti pengelolaan anggaran, Arif juga mengingatkan pentingnya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan.
Ia menyebut data dan hasil lapangan harus diperbarui terus-menerus agar kebijakan dapat disesuaikan dengan kondisi terkini.
“Masalah gizi dan tumbuh kembang anak sangat dinamis. Karena itu, evaluasi program harus dilakukan dengan data yang akurat. Kita tidak bisa hanya mengandalkan laporan administratif,” ujarnya.
Arif menambahkan, DPRD terus mendorong pemerintah daerah memperkuat peran kader posyandu, bidan desa, serta lembaga masyarakat dalam pelaksanaan program stunting.
Selain itu, ia juga menilai penting adanya sinergi dengan sektor pendidikan dan sosial agar program pencegahan stunting tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan lingkungan sehat bagi anak-anak.
Ia berharap pemkot juga memperhatikan aspek pemberdayaan ekonomi keluarga, sebab peningkatan pendapatan rumah tangga dapat mendukung pemenuhan gizi dan kesehatan anak secara mandiri.
“Keluarga yang sejahtera akan lebih mudah memastikan anak-anaknya tumbuh sehat,” demikian Arif.
Baca juga: Disdik Palangka Raya tanamkan nilai toleransi lewat pendidikan karakter kebhinnekaan
Baca juga: Wali Kota Palangka Raya Ikuti Pendidikan Kepemimpinan di National University of Singapore
Baca juga: DPRD Palangka Raya dorong pengurus Koperasi Merah Putih miliki SDM yang profesional
