Palangka Raya (ANTARA) - Wali Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (kalteng) Fairid Naparin mengatakan, di tengah penurunan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat pihaknya memastikan tidak akan ada pengurangan pegawai pada 2026 dan juga tidak akan mengurangi kualitas layanan publik.
"Kesejahteraan pegawai pemerintah tetap menjadi salah satu program prioritas pemerintah pada tahun mendatang," kata Fairid di Palangka Raya, Senin.
Pernyataan itu diungkapkan dia, saat dikonfirmasi terkait pelaksanaan upacara gabungan TNI, Polri, dan ASN dalam rangka memperingati HUT ke-54 KORPRI, HUT ke-80 PGRI, serta Hari Guru Nasional Tahun 2025 di halaman Kantor Wali Kota Palangka Raya.
Wali Kota Palangka Raya dua periode ini mengatakan, pengurangan TKD pada tahun depan akan berdampak pada pengelolaan anggaran di daerah.
Baca juga: FH UMPR gelar penyuluhan hukum untuk jaga ekologi DAS Kahayan
Namun Fairid juga memastikan bahwa tidak akan ada pengurangan jumlah pegawai maupun pengabaian terhadap hak-hak ASN.
"Komitmen ini kami pegang agar pelayanan publik tetap berjalan optimal mengingat pegawai pemerintah merupakan garda terdepan pada pelayanan publik di berbagai sektor," katanya.
Wali Kota juga menekankan bahwa meskipun terdapat keterbatasan fiskal, pemerintah daerah harus tetap menjaga profesionalitas, semangat kerja, dan integritas ASN.
Ia berharap seluruh ASN tetap bekerja profesional, menjunjung tinggi kebersamaan, dan menjaga integritas dalam menjalankan tugas.
Dalam kesempatan tersebut, Fairid Naparin juga secara tegas mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk menjauhi praktik-praktik yang dapat mencederai kepercayaan publik, terutama korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
"ASN Kota Palangka Raya harus bersih dan menjadi teladan bagi masyarakat," katanya.
Fairid memastikan bahwa meskipun kondisi keuangan daerah akan lebih ketat, arah kebijakan Pemkot tetap akan menempatkan pelayanan publik dan kesejahteraan pegawai sebagai aspek yang tidak boleh dikorbankan.
Ia juga mengajak anggota KORPRI di Ibu Kota Provinsi Kalteng untuk menjalankan delapan tekad kesiapsiagaan guna memperkuat persatuan, menegakkan netralitas, meningkatkan profesionalisme, mempercepat transformasi digital, serta memastikan birokrasi hadir untuk memudahkan dan membahagiakan masyarakat.
Baca juga: Tim UMPR latih siswa SMKN 7 Palangka Raya ubah limbah
Baca juga: PLN kebut pemulihan kelistrikan Aceh lewat kolaborasi lintas instansi
Baca juga: MBG beri ruang perguruan tinggi implementasikan Tridarma
