Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah memastikan mulai menggunakan platform Mbizmarket untuk transaksi pengadaan barang dan jasa mulai 2026 nanti.
"Makanya kami menggelar pelatihan dan bimbingan teknis ini agar semua bisa cepat menguasai. Harapan kita pada 2026 ini kita sudah bisa melaksanakan PBJ (pengadaan barang dan jasa) melalui Mbizmarket," kata Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kabupaten Kotawaringin Timur, Yephi Hartady Periyanto di Sampit, Kamis.
Pelatihan dan bimbingan teknis ini dilaksanakan selama dua hari dengan peserta setiap harinya 100 orang. Kegiatan hari pertama diikuti peserta dari perwakilan masing-masing organisasi perangkat daerah, sedangkan hari kedua diikuti oleh vendor atau penyedia jasa.
Yephi mengatakan, kepastian penggunaan platform Mbizmarket untuk pengadaan barang dan jasa ini setelah adanya kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan PT Brilliant Ecommerce Berjaya (Mbizmarket) terkait digitalisasi pengadaan melalui platform marketplace sebagai media transaksi belanja online.
Penandatanganan kerja sama dilakukan Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor di Jakarta pada Rabu (26/11/2025) lalu. Perjanjian kerja sama dilakukan antara Pemkab Kotawaringin Timur dengan pihak Mbizmarket dan antara BUMD PT Habaring Hurung dengan Mbizmarket.
Dijelaskan Yephi, Mbizmarket adalah toko daring seperti platform Tokopedia dan lainnya. Pemerintah daerah menggandeng Mbizmarket karena menilai banyak manfaat yang akan didapat dengan bertransaksi menggunakan platform tersebut.
Selama ini transaksi pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah rutin dilakukan melalui e-katalog. E-katalog dianggap sebagai marketplace plat merah atau marketplace yang memang dibina dan dikembangkan oleh pemerintah.
Namun ditegaskannya, e-katalog bukanlah satu-satunya platform yang bisa digunakan pemerintah dalam bertransaksi pengadaan barang dan jasa. Aturan juga tidak menutup peluang bagi pemerintah daerah menggunakan platform lain yang bukan dikelola pemerintah, namun tetap di bawah binaan pemerintah.
Baca juga: Polres dan PWI Kotim bersinergi jaga kamtibmas melalui penguatan informasi
Saat ini sudah ada beberapa platform yang bisa digunakan, salah satunya Mbizmarket. Toko daring ini tetap berada di bawah binaan pemerintah dan aksesnya juga tetap melalui e-katalog atau Inaproc.
Yephi menyebut kerja sama ini bersifat strategis. Pihaknya sebelumnya juga mengkaji pendekatan dari sisi manfaat yang akan didapat pemerintah daerah sebagai pertimbangan.
"Ada hal-hal yang bisa menguntungkan pemerintah daerah kita dari sisi bisnis maupun dari sisi proses pengadaan barang dan jasa yang lebih baik ketika kita bisa melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa dengan melalui platform Mbizmarket," kata Yephi.
Terkait apakah penggunaan Mbizmarket akan meninggalkan e-katalog, Yephi menampiknya. E-katalog tetap digunakan untuk transaksi-transaksi tertentu.
"E-katalog tetap ada dan akan kita gunakan untuk platform-platform etalase-etalase yang sifatnya tidak kita akomodir dalam Mbizmarket. Nanti ada dua pasar. Bisa jadi tokonya sama tapi pasarnya berbeda," timpalnya.
Yephi memastikan, penggunaan Mbizmarket jauh lebih mudah, baik dalam hal proses pendaftaran maupun pelaksanaan, dibandingkan dengan e-katalog, khususnya versi 6.
Perjanjian kerja sama ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi Mbizmarket untuk meningkatkan layanan sesuai kebutuhan pemerintah daerah. Kerja sama ini diharapkan dapat memberi keuntungan bagi kedua belah pihak.
"Bagi pemerintah daerah, ini juga akan berkontribusi terhadap PAD (pendapatan asli daerah). Kita belanja dan bertransaksi di sana, tapi kita juga dapat PAD. Skemanya sudah ada," demikian Yephi.
Baca juga: DPRD Kotim minta BPBD dirikan posko siaga di lokasi wisata
Baca juga: Pelajar Kotim wakili Kalteng pada ajang penelitian tingkat nasional
Baca juga: Polres Kotim kirim bantuan untuk korban bencana Sumatera
