
Pemkab Barito Utara tanggapi kelangkaan BBM dan elpiji 3 kg

Muara Teweh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Barito Utara,Kalimantan Tengah, memberikan tanggapan terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan elpiji 3 kilogram yang beberapa waktu lalu terjadi di daerah ini dengan mengadakan rapat koordinasi.
"Rapat koordinasi ini sebagai respons atas kondisi khusus tata kelola BBM dan LPG yang berdampak langsung kepada masyarakat," kata kata Bupati Barito Utara Shalahuddin memimpin rapat koordinasi di Muara Teweh,Selasa.
Pada rakor itu Bupati didampingi Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan serta dihadiri Sekretaris Daerah Muhlis, Staf Ahli Bupati Heri Jhon Setiawan dan Ardian, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Bahrum F. Girsang, Asisten Administrasi Umum Yaser Arapat, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dewi Handayani, serta Kasatpol PP setempat Aprin S. Dahan.
Menurut dia, dari berbagai laporan yang masuk, disinyalir terjadi antrean panjang, kelangkaan BBM, serta penjualan di atas harga ketentuan pemerintah.
"Oleh karena itu, kita berkumpul hari ini untuk mencari solusi secepat mungkin,” katanya.
Bupati juga menekankan pentingnya langkah konkret dan koordinasi lintas sektor agar persoalan kelangkaan BBM dan LPG 3 Kg tidak terus berulang dan menjadi polemik di tengah masyarakat.
Ia juga menyampaikan bahwa kelangkaan BBM di daerah ini sudah sering terjadi dan menjadi perhatian publik, terutama di media sosial.
"Jika kita melihat di media sosial, hampir setiap satu hingga tiga bulan sekali selalu terjadi antrean panjang di SPBU. Bahkan ada laporan bahwa SPBU hanya buka satu hingga dua jam karena BBM cepat habis,” ujarnya.
Baca juga: Bupati Barut terus tekankan disiplin ASN untuk perbaikan kinerja
Baca juga: Pemkab Barito Utara sosialisasikan program pelebaran jalan dan WFC
Dalam pertemuan itu Bupati Shalahuddin juga mengusulkan adanya pengaturan khusus bagi kendaraan dinas berpelat merah agar tidak menambah panjang antrean di SPBU.
“Kendaraan pelat merah perlu dijadwalkan khusus, misalnya pada jam tertentu sore atau malam hari. Pengaturan ini harus diumumkan secara terbuka agar dipahami oleh semua pihak,” tambahnya.
Selain itu, Bupati mengusulkan pembentukan grup koordinasi khusus penanganan kelangkaan BBM dan LPG 3 Kg guna memantau kondisi di lapangan secara harian.
“Ketika terjadi antrean panjang, biasanya langsung viral di media sosial. Dengan koordinasi yang baik, pemerintah daerah dapat menunjukkan langkah nyata dalam penanganan,” ujar Shalahuddin.
Baca juga: Bupati Barut serahkan bantuan uang tunai untuk warga terdampak kebakaran
Baca juga: Bupati Shalahuddin pastikan pemda siap bantu warga korban kebakaran
Baca juga: Bupati Barut komitmen percepat program dan penyerapan anggaran 2026
Pewarta : Kasriadi
Editor:
Admin 2
COPYRIGHT © ANTARA 2026
