Sampit (ANTARA) - Berbagai prestasi yang diraih Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah sepanjang 2025 menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan tekad untuk mencapai predikat sebagai Pusat Keunggulan (Centre Of Excellent).
"Mengingat pengadaan merupakan sektor vital dalam mendukung pembangunan daerah, maka diperlukan tata kelola yang proporsional, akuntabel, dan didukung sumber daya manusia yang mumpuni," kata Penjabat Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur, Umar Kaderi di Sampit, Selasa.
Umar meresmikan ruang kerja baru UKPBJ Sekretariat Daerah Kotawaringin Timur. Fasilitas baru ini diharapkan dapat mendorong kinerja UKPBJ setempat semakin meningkat.
Dia menekankan pentingnya sumber daya manusia yang handal dalam pengelolaan pengadaan. Terlebih, banyak indikator capaian yang berkaitan dengan komitmen antikorupsi yang juga menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Peningkatan kualitas kinerja UKPBJ menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah.
“Pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan yang sangat vital untuk pembangunan, sehingga prosesnya harus dilaksanakan secara proporsional dan transparan. Dengan ruangan baru ini kami harap memberi nuansa kerja yang lebih baik dan mendukung peningkatan kinerja,” demikian Umar Kaderi.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kabupaten Kotawaringin Timur, Yephi Hartady Periyanto menyampaikan terima kasihnya atas dukungan dalam menunjang pelaksanaan tugas. Ini sangat membantu UKPBJ Kotawaringin Timur untuk terus meningkatkan kinerja, khususnya mencapai predikat sebagai Pusat Keunggulan.
Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, model kematangan UKPBJ digunakan untuk mengukur kapabilitas UKPBJ digambarkan melalui lima tingkatan, yakni inisiasi, esensi, proaktif, strategis dan unggul.
Pasal 28 menjelaskan, tingkatan UKPBJ sebagai PKP-BJ terdiri dari tiga kategori tingkatan sesuai dengan tingkat kematangan yang dicapai, yakni PKP-BJ Proaktif, PKP-BJ Strategis dan PKP-BJ Unggul.
"Unggul, yaitu UKPBJ yang senantiasa melakukan penciptaan nilai tambah dan penerapan praktik terbaik pengadaan barang/jasa yang berkelanjutan sehingga menjadi panutan dan mentor untuk UKPBJ lainnya," ujarnya.
Baca juga: Keseruan sepak sawut, olahraga ekstrem masyarakat Dayak
Yephi menjelaskan, UKPBJ Kotawaringin Timur pada 2025 sudah menerapkan secara penuh penggunaan SI PeBeJe (Sistem Informasi Pengadaan Berbasis Jejaring) sebagai aplikasi pendamping untuk proses PBJ terhadap seluruh SKPD dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
Aplikasi ini merupakan inovasi daerah yang diinisiasi oleh UK PBJ Kab. Kotim sejak tahun 2023 dan telah mendapatkan pengakuan dari LKPP selaku Instansi Pembina UKPBJ Seluruh Indonesia.
Selain itu, penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang Berasal dari UKPBJ Kotawaringin Timur salah satu terobosan pada 2025. UKPBJ menawarkan ASN JF PPBJ untuk diangkat sebagai PPK kepada SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk membantu SKPD yang tidak memiliki SDM yang berkompeten dan minim pengetahuan terkait PBJ.
Ada pula rintisan Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Desa Pada tahun 2025 UKPBJ Kotim melalui aplikasi SI PeBeJe mulai memperluas lingkup kerjanya dengan melaksanakan pendampingan proses dan tahapan PBJ kepada seluruh desa se-Kabupaten Kotawaringin Timur.
Program pendampingan PBJ Desa secara terstruktur dan sistematis ini bisa dikatakan sebagai inovasi kerja pada level UKPBJ yang pertama kalinya dilaksanakan di Indonesia.
Sementara itu terkait capaian kinerja selama 2025 yakni pemenuhan standar LPSE meliputi 17 Standar LPSE yakni standar kebijakan layanan, pengorganisasian layanan, pengelolaan aset, pengelolaan risiko, pengelolaan layanan helpdesk, pengelolaan perubahan, pengelolaan kapasitas dan pengelolaan sumber daya manusia.
Selanjutnya standar pengelolaan keamanan perangkat, pengelolaan keamanan operasional layanan, pengelolaan keamanan server dan jaringan, pengelolaan kelangsungan layanan, pengelolaan anggaran, pengelolaan pendukung layanan, pengelolaan hubungan dengan pengguna layanan, pengelolaan kepatuhan serta standar penilaian internal.
Capaian lainnya terkait Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP). Berdasarkan penjelasan LKPP sebelumnya, kata Yephi, nilai ITKP 2024 akan digunakan sebagai nilai resmi untuk 2025, maka nilai ITKP Kabupaten Kotawaringin Timur 2025 berada diangka 74,70 dan masuk predikat “Baik”. Nilai tersebut sebenarnya sudah tidak relevan jika dibandingkan dengan kondisi dan data rul di lapangan.
Jika diasumsikan bahwa penilaian ITKP menggunakan indikator tahun 2024, maka estimasi skor ITKP Kabupaten Kotawaringin Timur 2025 akan berada di kisaran angka sekitar 90,00 atau dengan predikat "Sangat Baik.
Nilai estimasi tersebut didasari atas asumsi bahwa pada Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ nilai melonjak tinggi karena bertambahnya ASN JF PPBJ sebanyak 7 orang dan maksimalnya nilai Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ.
Berdasarkan data di laman resmi LKPP terkait Indeks Kematangan UKPBJ, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur pada 2025 telah memenuhi kelengkapan atribut pada sembilan variabel (9/9) untuk mencapai Kematangan UKPBJ Level 3 (Proaktif).
Berdasarkan capaian tersebut, maka UKPBJ Kotim secara tidak langsung menyatakan kesiapannya untuk naik level menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (PKPBJ), yakni fungsi strategis, kolaboratif, berorientasi kinerja, proaktif, dan perbaikan berkelanjutan, menjadi wadah pengembangan SDM, inovasi, serta panutan dalam penciptaan nilai tambah dan efisiensi dalam pengadaan barang/jasa nasional, sejalan dengan amanat Perpres 46/2025 dan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
Baca juga: Besei Kambe di Sungai Mentaya semarakkan FBHH 2026
Yephi juga memaparkan target capaian kinerja UKPBJ pada 2026, khususnya mewujudkan UKPBJ Kotawaringin Timur menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa.
Pusat Keunggulan PBJ adalah Predikat Paripurna yang akan diberikan oleh LKPP sebagai puncak capaan dari kiprah dan kinerja UKPBJ yang dinilai oleh LKPP memiliki kiprah implementatif yang layak untuk disebut sebagai Center of Excellence.
Ada tiga level Predikat Pusat Keunggulan PBJ yang akan diberikan oleh LKPP yaitu PKPBJ level Proaktif, PKPBJ level Strategis, dan yang tertinggi yaitu PKPBJ level Unggul.
Predikat PKPBJ level Unggul menjadi sangat bergengsi, karena sampai dengan saat ini, dari total lebih 650 UKPBJ yang ada di seluruh Kementerian, Lembaga, Badan serta pemerintah daerah yang ada, baru ada satu UKPBJ yang menyandang Predikat sebagai PKPBJ, dan itu pun baru PKPBJ di level Proaktif, yakni UKPBJ LKPP sendiri.
UKPBJ Kotim baru akan diperkenankan memulai upaya untuk mendapatkan Predikat PKPBJ ini setelah tanggal 17 Apri 2026. UKPBJ Kotim nantinya akan bersaing dengan sekitar 160 UKPBJ yang sudah memenuhi syarat memiliki Piagam Kematangan UKPBJ.
"Peluang Kotim terbuka lebar, hal tersebut dikarenakan sejumlah inovasi yang dilakukan oleh Kabupaten Kotawaringin Timur terkait tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa," timpal Yephi.
Yephi menambahkan, senjata menuju Kotim PKPBJ tahun 2026 adalah Si PeBeJe yakni inovasi utama UKPBJ Kotim yang sudah mendapatkan apresiasi dan pengakuan dari berbagai pihak Bahkan UKPBJ LKPP yang sudah menjadi Pusat Keunggulan PBJ.
Disebutkan, pada tahun 2025 yang lalu secara khusus mengundang UKPBJ Kotim karena mereka tertarik dan ingin belajar mengenai Si PeBeJe. Tahun 2026 ini, sudah ada daerah lain yang telah memastikan diri akan melakukan replikasi terhadap SI PeBeJe, yang mana proses tersebut merupakan syarat bukti implementasi untuk PKPBJ level Unggul.
UKPBJ Kotim pada tahun 2026 juga akan menjadi satu-satunya UKPBJ di Indonesia yang melakukan Pendampingan PBJ Desa secara menyeluruh dengan berbasis digital, melalui Si PeBeJe.
Kotim juga menerapkan Eksternal UKPBJ yang merupakan terobosan yang dilakukan sejak tahun 2025 dengan merangkul pihak eksternal menjadi kerja bersama untuk mewujudkan Pusat Keunggulan yang kolaboratif.
Kiprah Eksternal UKPBJ ini juga baru satu-satunya diterapkan di Indonesia, dan menjadi salah satu alasan LKPP memberikan Predikat Kematangan di tahun 2025 lalu.
Baca juga: Bukit Santuai fokus perbaikan jalan untuk percepat pemerataan listrik
UKPBJ Kotim juga merupakan satu-satunya UKPBJ yang secara masif dan terprogram memberikan peran kepada JF Pengelola PBJ nya untuk berkiprah menjadi PPK pada SKPD, kecamatan maupun bagian-bagian di Sekretariat Daerah.
Selain itu, ada pula penerapan Mbiz Market. Walaupun bukan satu-satunya di Indonesia yang sudah melakukan program strategis proses PBJ dengan melibatkan toko daring, tapi UKPBJ Kotim diakui sebagai UKPBJ yang sangat serius menjalani kerja sama dengan proyeksi yang tidak banyak menjadi perhatian UKPBJ lain, yaitu membantu daerah untuk memperoleh PAD.
Sementara itu terkait peresmian ruang baru, Yephi menjelaskan konsep ruang UKPBJ yang baru menghadirkan prinsip pengadaan seperti transparansi, keterbukaan, efisiensi, efektifitas, dan akuntabel.
Dalam konsep ruang kerja ini juga, dihadirkan filosofi kinerja berbasis keunggulan seperti inovatif, kreatif, informatif, sustainable, responsif, kolaboratif dan dinamis.
Ruangan ini dibiayai dengan anggaran yang minimalis dengan pemanfaatan yang maksimal. UKPBJ juga mencoba memanfaatkan ruang tak terpakai seperti selasar atau lorong untuk dijadikan ruang kerja, termasuk pemanfaatan aset dan material sisa yang ada untuk memaksimalkan penyelesaian bangunan.
"Ruang kerja baru ini juga akan menjadi salah satu bagian yang akan ditonjolkan oleh UKPBJ Kotim pada saat uji implementasi pusat. Ruangan masih memerlukan penyempurnaan," ujar Yephi.
Dalam momen ini, UKPBJ Kotawaringin Timur juga memberikan apresiasi kepada jajarannya dengan kategori Keaktifan atau produktifitas kerja, serta kategori pencapaian khusus yakni support keberhasilan UKPBJ.
"Semoga penghargaan dan apresiasi ini bisa memicu dan menjadi semangat bagi para penerima untuk bisa bekerja lebih baik dan turut berperan aktif untuk mewujudkan target UKPBJ tahun 2026 yaitu menjadi Pusat Keunggulan," demikian Yephi Hartady.
Baca juga: Diusulkan pembangunan posko di kawasan eks Golden Sampit cegah peredaran narkoba
Baca juga: Korsleting listrik dominasi penyebab kebakaran di Kotim sepanjang 2025
Baca juga: Kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada KPU Kotim naik ke tahap penyidikan
