Legislator Dorong TNI-Pemkab Kotim Kerja Sama Pertanian

Sampit (Antara Kalteng) - Ketua Komisi II DPRD Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Rudianur mendorong TNI-pemerintah daerah menjalin kerja sama dalam peningkatan pertanian.

"Kita berharap kerja sama antara TNI-Pemerintah Kotawaringin Timur dalam meningkatkan pertanian terutama menambah luas tanam padi yang sudah berjalan bisa terus di lanjutkan," katanya di Sampit, Minggu.

Rudianur mengatakan, kerja sama TNI-Pemerintah Kotawaringin Timur telah membuahkan hasil, hal itu bisa dilihat dari meningkatnya produksi beras di daerah itu pada 2016 lalu.

Luas tanam padi pada 2016 lalu di Kotawaringin Timur mencapai kurang lebih 25.000 hektare dengan menghasilkan produksi beras sekitar 56.000 ton.

"Kita ingin kerja sama yang baik itu kedepannya bisa terus berlanjut, sehingga luas tananm padi bisa lebih luas dan produksi beras bisa bertambah," katanya.

Rudianur juga berjanji akan berupaya semaksimal mungkin dalam menyakinkan pemerintah pusat terkait izin pinjam pakai kawasan hutan untuk cetak sawah baru di wilayah selatan Kabupaten Kotawaringin Timur.

Sementara itu, Wakil Bupati Kotawaringin Timur, HM Taufiq Mukri menegaskan pemerintah daerah sangat mendukung kerjasama peningkatan pertanian dengan TNI. Kerjasama yang sudah berjalan saat ini sudah menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan.

"Kami pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian selalu siap. Kami sangat terbantu karena selama ini kami selalu kekurangan beras sehingga harus mendatangkan dari daerah lain, tapi sejak tahun lalu kami bisa surplus," kata Taufiq.

Dia mengaku telah memerintahkan Dinas Pertanian meningkatkan koordinasi dengan Kodim 1015 Sampit untuk meningkatkan luas tambah tanam padi. Potensi pertanian di Kotawaringin Timur masih sangat besar untuk dimaksimalkan.

Sementara itu, belum lama ini Komandan Korem 102/Panju Panjung Kolonel Arm M Naudi Nurdika dalam kunjungannya ke Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur mengatakan, provinsi Kalimantan Tengah masuk dalam daftar merah program luas tambah tanam (LTT) padi, karena realisasi belum mencapai target yang ditetapkan pemerintah pusat.

"Pemerintah pusat sudah mendorong bahwa Kalteng harus mengejar luas tambah tanam ini. Saya yakin dengan kerjasama kita TNI, Dinas Pertanian dan masyarakat, saya yakin pasti tercapai," terangnya.

Belum tercapainya LTT ini menjadi perhatian serius pihaknya. Koordinasi antara TNI dengan pemerintah daerah di seluruh tingkatan harus ditingkatkan agar upaya meningkatkan LTT padi bisa tercapai.

Diakuinya, ada dilema yang terjadi karena aturan melarang masyarakat membuka lahan dengan cara dibakar padahal petani di Kalimantan Tengah merupakan peladang yang terbiasa dengan pola bakar untuk membersihkan lahan. Namun Naudi menegaskan ini tidak boleh menjadi alasan atau kendala karena kebakaran hutan dan lahan memang harus dikendalikan.

Dia yakin mengejar peningkatan luas tambah tanam padi bisa dilakukan tanpa pola pembakaran dalam membuka lahan. Ini harus dilakukan karena sudah menjadi komitmen bersama untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan serta tetap mengejar target luas tambah tanam.

"Target tahun ini kalau sesuai data potensi luas tambah tanam 56.157 hektare, tapi paling tidak setengahnya bisa tercapai, sekitar 26.000 hektare. Dan saya yakin itu bisa kalau kita bersama," ujar Naudi.

Ditambahkannya, program luas tambah tanam di Kalimantan Tengah tidak ada kendala terkait status kawasan. Lahan yang ditanami padi dalam program ini adalah lahan yang sudah di luar kawasan hutan, sehingga tidak ada masalah.