Sampit (ANTARA) - Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Riskon Fabiansyah menyoroti penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2027 yang menurutnya belum memuat solusi terhadap banyak masalah yang terjadi saat ini.
"Menurut hemat kami, banyak yang perlu disempurnakan. Berbagai masalah yang terjadi saat ini seharusnya menjadi bagian dari prioritas karena ini perlu solusi yang cepat bagi masyarakat," kata Riskon di Sampit, Kamis.
Politisi muda Partai Golkar ini mengapresiasi digelarnya Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2027. Namun dia mengingatkan bahwa banyak program yang seharusnya dijadikan prioritas.
Setidaknya ada 11 permasalahan yang menurut Wakil Ketua Komisi III ini, perlu perhatian serius dan dijadikan program prioritas pada 2027 nanti.
Program pertama, realisasi Kotim Bersih perlu ditingkatkan. Salah satu hal yang menurut Riskon perlu menjadi perhatian adalah masih kurangnya depo sampah sehingga terus masih banyak warga yang membuang sampah tidak pada tempatnya.
Kedua, janji pendidikan gratis harus diwujudkan. Faktanya, DPRD masih banyak menerima laporan dari masyarakat terkait adanya pungutan di sekolah.
Ketiga, peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang perlu dipertanyakan keseriusannya. Hal ini lantaran sama sekali tidak ada atau nol anggaran untuk pelatihan tenaga kerja di Balai Latihan Kerja.
Keempat, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masih bersifat insidentil dan mengikuti event. Padahal sangat diperlukan pengembangan yang bersifat terencana dan berkelanjutan.
Kelima, belum optimalnya dukungan terhadap upaya swasembada pangan. Menurut Riskon, lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan cadangan pangan berkelanjutan, tidak diikuti dengan dukungan penyaluran pupuk yang terjangkau.
Baca juga: Marak lapak di pinggir jalan, omzet pedagang ayam di PIM Sampit anjlok
Keenam, dia menyoroti rencana pemerintah daerah membangun gedung serbaguna. Alasannya, aset yang ada saja banyak yang belum dioptimalkan, salah satunya gedung Sampit Expo.
Ketujuh, Riskon juga menyoroti pengembangan sektor pariwisata. Salah satunya, aset pemerintah daerah di Pantai Ujung Pandaran kini terbengkalai dan tidak jelas keberlanjutan pengelolaannya.
Kedelapan, pengembangan sarana dan prasarana transportasi, jalan kecil sehingga menghambat arus jalur ekonomi berkembang. Dia mencontohkan keberadaan Jalan Muchran Ali dan Jalan Pemuda perlu perhatian karena menjadi jalur ekonomi berkembang.
Kesembilan, bagaimana pemda menyikapi untuk belanja pegawai sebesar 30 persen pada 2027 berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, mengingat Kotawaringin Timur masih ketergantungan fiskal kepada pemerintah pusat, bahkan mencapai 76 persen dari APBD Kotawaringin Timur.
Kesepuluh, terkait Universal Health Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan Semesta, perlu dievaluasi dengan kesiapan anggaran. Pengalokasian anggaran ke Jamkesmas di fasilitas kesehatan, khususnya rumah sakit untuk mengurangi besaran anggaran BPJS Kesehatan PBI.
"Contoh di Kabupaten Jombang yang penduduknya kisaran satu juta jiwa hanya menganggarkan Rp19 miliar untuk BPJS PBI dan Rp5 miliar faskes RS daerah, sehingga anggarannya kelebihan untuk Jamkes bisa dialihkan untuk mengcover anggaran infrastruktur yang lebih prioritas," ujar Riskon.
Kesebelas, Riskon menyoroti program pipanisasi air bersih yang saat ini belum merata, bahkan termasuk di pusat Kota Sampit sendiri. Padahal, air bersih merupakan kebutuhan mutlak masyarakat.
"Saya berharap masalah-masalah yang kami sampaikan ini menjadi masukan untuk dijadikan prioritas dalam program kerja tahun 2027 nanti karena ini semua merupakan aspirasi dan kebutuhan masyarakat kita," demikian Riskon Fabiansyah.
Baca juga: Sinergi BKSDA Sampit dan warga selamatkan anak trenggiling
Baca juga: Disdik Kotim usut dugaan pungli Komite Sekolah
Baca juga: Panginan Sukup Simpan simbol ketahanan pangan dan warisan leluhur di Kotim