Sampit (ANTARA) - Anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah mendesak pemerintah daerah untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat berkaitan dengan infrastruktur, penataan kota hingga peningkatan layanan dasar yang menjadi poin krusial hasil reses Februari 2026.
“Kami berharap laporan hasil reses ini benar-benar ditindaklanjuti oleh Bupati dan Wakil Bupati beserta jajarannya agar bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Juru Bicara Anggota DPRD Dapil I Kotim Angga Aditya Nugraha di Sampit, Senin.
Hal ini ia sampaikan dalam rapat paripurna ke 1 masa sidang II tahun sidang 2026 tentang penyampaian laporan hasil reses DPRD Kotim yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kotim Rimbun serta dihadiri Wakil Bupati Kotim Irawati, seluruh jajaran legislatif dan OPD setempat.
Angga menyampaikan bahwa reses yang berlangsung pada 9 hingga 14 Februari tersebut bukan sekadar formalitas. Pihaknya dari Dapil I yang meliputi Kecamatan Mentawa Baru Ketapang (MBK) telah menyerap berbagai keluhan mendasar dari warga tersebut.
Dengan luas wilayah kurang lebih 726 km² dan populasi mencapai 106.019 jiwa, Kecamatan MBK menghadapi tekanan urbanisasi yang signifikan. Hal ini memicu masalah serius pada ketersediaan perumahan serta ruang terbuka hijau bagi masyarakat perkotaan.
“Sebagai wilayah inti Kota Sampit, Kecamatan ini mengalami pertumbuhan Penduduk yang cukup tinggi. Tekanan terhadap perumahan dan kawasan permukiman, kepadatan penduduk dan kebutuhan ruang terbuka hijau, peningkatan kebutuhan layanan dasar menjadi isu yang tak terhindarkan,” ujarnya.
Selain kepadatan hunian, Angga menyoroti peningkatan kebutuhan layanan dasar yang belum sepenuhnya merata. Warga sangat mengharapkan adanya kepastian akses air bersih, sistem sanitasi yang layak, serta kestabilan pasokan listrik untuk menunjang kehidupan sehari-hari.
Baca juga: Bayar pajak di Kotim kini bisa lewat marketplace
Sektor infrastruktur juga masih mendominasi usulan masyarakat, terutama terkait kualitas jalan lingkungan dan sistem drainase.
“Warga mendesak pemerintah untuk melakukan penanganan serius terhadap genangan atau banjir musiman yang sering melanda kawasan pemukiman,” imbuhnya.
Dapil I juga mendorong penataan kawasan kumuh dan permukiman di bantaran sungai. Selain itu, pengembangan sistem transportasi dan pengaturan parkir di pusat perdagangan menjadi prioritas untuk mengurai kemacetan di jantung ekonomi Kotim tersebut.
Selanjutnya, terkait isu lingkungan, peningkatan volume sampah perkotaan dan pencemaran di sekitar Sungai Mentaya menjadi temuan lapangan yang mengkhawatirkan.
Pihaknya meminta adanya strategi pengelolaan sampah yang lebih efektif serta pengendalian limbah agar ekosistem sungai tetap terjaga.
Di sisi ekonomi, Angga menekankan pentingnya pemberdayaan UMKM dan pedagang pasar tradisional. Upaya ini harus dibarengi dengan program penanggulangan pengangguran melalui peningkatan keterampilan bagi tenaga kerja produktif di wilayah perkotaan.
“Semoga aspirasi masyarakat yang diperoleh selama reses segera terealisasi dan mendapat perhatian pemerintah dalam penyusunan rencana pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur, Bumi Habaring Hurung yang kita cintai ini,” demikian Angga.
Baca juga: Pemerintah desa di Kotim bisa gunakan Dana Desa untuk lindungi pekerja rentan
Baca juga: Wabup Kotim tanggapi isu kelangkaan elpiji 3 kg
Baca juga: Polres Kotim imbau masyarakat tingkatkan kewaspadaan selama Ramadhan