Sampit, Kalteng, 25/6 (Antara) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan pemerintah kabupaten/kota dituntut untuk melindungi pekerja di daerah ini dari aksi-aksi yang mengarah pada perbudakan oleh perusahaan besar swasta.
"Kami di LMMDD-KT banyak menerima laporan dari masyarakat, seperti adanya dugaan perbudakan di hulu Kapuas oleh perusahaan sawit yang memperlakukan karyawan dengan sangat tidak layak. Ini harus menjadi perhatian kita bersama untuk melindungi masyarakat kita," kata Presidium Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak Daerah Kalimantan Tengah, Prof KMA Usop MA saat di Sampit, Selasa.
Menurut dia, tantangan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Kalteng dan pemerintah kabupaten/kota, khususnya dalam hal kesejahteraan, makin berat.
Dalam kondisi seperti ini, pemerintah daerah harus bisa menjamin masyarakat bisa tetap hidup layak dan terhindar dari aksi perbudakan oleh perusahaan yang mempekerjakan mereka.
Usop mengaku prihatin mendengar informasi tentang adanya seorang karyawan yang membunuh istri dan anak-anaknya di salah satu perkebunan beberapa waktu lalu karena alasan ekonomi. Hal ini, menurut dia, setidaknya menggambarkan bahwa kehidupan tenaga kerja di daerah ini masih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian.
Tokoh Kalteng yang pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ini menyebutkan, program revitalisasi perkebunan yang sempat digulirkan pemerintah pusat beberapa waktu lalu, sebenarnya sangat bagus untuk memupuk kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat.
Sayangnya, program tersebut tidak berjalan mulus di Provinsi Kalteng. Padahal program tersebut bertujuan untuk memantik kepedulian perusahaan dalam membantu masyarakat agar bisa hidup sejahtera.
"LMMDD-KT menginginkan agar masyarakat dan perusahaan bisa saling mendukung. Kalau ada masalah, kita harus memediasi dengan tujuan supaya menguntungkan semua pihak, bukan merugikan pihak tertentu," kata Usop.
Bupati Kotim, H Supian Hadi mengatakan, masyarakat Kotim tidak boleh hanya menjadi penonton ketika sumber daya alam daerah ini dieksploitasi oleh perusahaan. Masyarakat harus terlibat dan ikut merasakan kesejahteraan dari hasil alam mereka.
Dia tidak menampik masih kurangnya kualitas sumber daya manusia lokal, sehingga membuat mereka sering kalah bersaing.
"Kami akan perbanyak pelatihan seperti kelompok latihan kerja hingga ke kecamatan. Kami juga akan mendorong pendirian SMK di bidang pertanian hingga ke daerah sehingga lulusannya nanti bisa diterima di perusahaan-perusahaan karena punya kemampuan yang mumpuni," ucapnya.
Untuk mewujudkan ini, Supian meminta dukungan DPRD Kabupaten Kotim dalam hal persetujuan anggaran. Dia optimistis putra dan putri Kotim bisa lebih baju dan bisa bersaing dengan warga dari daerah lain.
(T.KR-NJI/C/H-KWR/H-KWR)
Pemerintah Harus Lindungi Masyarakat Kalteng Dari Perbudakan
Presidium Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak Daerah Kalimantan Tengah, Prof KMA Usop MA, Istimewa
... masyarakat Kotim tidak boleh hanya menjadi penonton ketika sumber daya alam daerah ini dieksploitasi oleh perusahaan. Masyarakat harus terlibat dan ikut merasakan kesejahteraan dari hasil alam mereka.
