Sejak wacana ini diluncurkan, berkembang polemik di masyarakat umum dan penyelenggara pendidikan.
"Ya harus dong, khan saya pembantu (presiden)," kata Effendi, ketika menjawab pertanyaan wartawan di kompleks Kantor Kepresidenan, di Jakarta, Rabu.
Dia katakan, akan ada perubahan dan belum ada petunjuk teknis. "Staf-staf dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Agama juga sudah berkoordinasi untuk mengatur petunjuk teknisnya," kata dia.
Dia bilang, sekolah sehari penuh --delapan jam sehari dan lima hari sepekan-- terkait juga beban kerja guru. "Sebagai ASN itu ada Inpres-nya bahwa kerja PNS itu lima hari, ada Perpres," katanya.
Secara terpisah, Menteri Agama, Lukman Saifuddin, usai bayar zakat di Istana Negara, telah banyak berdiskusi dengan Effendi untuk meminta penjelasan yang lebih komprehensif, lebih menyeluruh, yang lebih utuh terkait rencana kebijakan sekolah seharian penuh itu.
"Agar tidak disalahpahami masyarakat, khususnya kalangan pondok pesantren, madrasah, diniyah yang menganggap kebijakan ini akan merugikan mereka. Jadi perlu ada sosialisasi lebih masif kalau memang kebijakan ini dilaksanakan," kata Saifuddin.
Dia mengatakan, selaku menteri agama, dia berkepentingan agar keberadaan madrasah, diniyah, jangan sampai terkena dampak negatif dari kebijakan pendidikan ini.
Dia meminta sosialisasi lebih masif dengan cara mengundang para pemangku kepentingan, organisasi profesi guru, hingga organisasi massa keagamaan yang mengelola madrasah-diniyah.
Dia katakan, akan ada perubahan dan belum ada petunjuk teknis. "Staf-staf dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Agama juga sudah berkoordinasi untuk mengatur petunjuk teknisnya," kata dia.
Dia bilang, sekolah sehari penuh --delapan jam sehari dan lima hari sepekan-- terkait juga beban kerja guru. "Sebagai ASN itu ada Inpres-nya bahwa kerja PNS itu lima hari, ada Perpres," katanya.
Secara terpisah, Menteri Agama, Lukman Saifuddin, usai bayar zakat di Istana Negara, telah banyak berdiskusi dengan Effendi untuk meminta penjelasan yang lebih komprehensif, lebih menyeluruh, yang lebih utuh terkait rencana kebijakan sekolah seharian penuh itu.
"Agar tidak disalahpahami masyarakat, khususnya kalangan pondok pesantren, madrasah, diniyah yang menganggap kebijakan ini akan merugikan mereka. Jadi perlu ada sosialisasi lebih masif kalau memang kebijakan ini dilaksanakan," kata Saifuddin.
Dia mengatakan, selaku menteri agama, dia berkepentingan agar keberadaan madrasah, diniyah, jangan sampai terkena dampak negatif dari kebijakan pendidikan ini.
Dia meminta sosialisasi lebih masif dengan cara mengundang para pemangku kepentingan, organisasi profesi guru, hingga organisasi massa keagamaan yang mengelola madrasah-diniyah.
