Sukamara (Antara Kalteng) - Pada Rapat Paripurna ke-11 masa persidangan III tahun sidang 2017, eksekutif dan legeslatif menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Sukamara tahun anggaran 2018.
Wakil Bupati Sukamara H Windu Subagio, di Sukamara, Selasa, mengatakan KUA PPAS memiliki peran penting dalam siklus perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah, karena berfungsi memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kedepan.
"Pada tahun anggaran 2018 kita dihadapkan pada berbagai tantangan diantaranya masih tingginya ketergantungan kita pada Pemerintah Pusat dimana lebih dari 87 persen penerimaan daerah disumbang dari dana perimbangan, sementara pendapatan asli daerah hanya menyumbang sekitar 4 persen," kata Windu saat penandatanganan KUA PPAS di DPRD setempat.
Dengan ketergantungan tersebut, akan berpengaruh pada kemandirian daerah serta makin kecilnya ruang fiskal pengaturan anggaran.
Karena dana-dana dari pusat sebagian besar sudah diarahkan peruntukannya diantaranya berupa 20 persen untuk anggaran fungsi pendidikan, 10 persen di luar gaji untuk urusan kesehatan, 10 persen dari dana perimbangan di luar Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Alokasi Dana Desa (ADD), dan 10 persen dari pajak daerah dan retribusi daerah dibagihasilkan kepada desa.
Dikatakannya juga, sinkronisasi program pemerintah pusat dan provinsi juga harus diselaraskan dan sinergikan dalam pelaksanaan program kegiatan di kabupaten, terutama untuk mendukung program nawa cita, pengembangan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
Dan tantangan yang tidak kalah pentingnya, kata Windu adalah penyediaan infrastruktur yang cukup dan berkualitas utamanya dalam menjaga konektivitas inter dan antar wilayah.
"Saya berharap agar kita semua dapat segera menyelesaikan penyusunan RAPBD tahun anggaran 2018, dan selalu memiliki komitmen yang tinggi untuk mengelola anggaran secara cermat, bersih, efisien, berkeadilan dan bertanggungjawab, sehingga jalannya pemerintahan dan pembangunan kabupaten sukamara dapat berhasil dengan baik," tambahnya.
