DPRD Barut Sampaikan Pemandangan Umum RAPBD 2018

Muara Teweh (Antara Kalteng) - Lima fraksi pendukung DPRD Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah menyampaikan pemandangan umum terhadap rancangan APBD tahun anggaran 2018.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Barito Utara, Set Enus Y Mebas serta dihadiri Wakil Bupati setempat Ompie Herby dan Sekretaris Daerah Jainal Abidin di Muara Teweh, Jumat.

Kelima fraksi tersebut yakni Fraksi Gerakan Keadilan Karya Bangsa (F-GKKB), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), Fraksi Partai Demokrat (F-PD), Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP) dan Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN).

Fraksi PAN, dengan juru bicaranya Lahmudin sangat mengapresiasi terkait pendapatan mengalami peningkatan, namun Fraksi PAN memandang masih banyak pos-pos pendapatan asli daerah yang masih bisa ditekan agar memberikan kontribusi PAD lebih besar lagi.

"Sebagai contoh optimalisasi pajak hotel dan restoran, pengelolaan sektor pariwisata, retribusi parkir, pajak reklame/iklan dan lain-lain. Termasuk perlunya Pemkab Barito Utara melakukan kajian mendalam tentang perkembangan daerah untuk memperkirakan lahan-lahan parkir yang nantinya bisa ditambah, mohon penjelalasan," kata Lahmudin.

Fraksi PDI Perjuangan dengan juru bicaranya Sunario mengatakan bahwa saat ini masuk musim hujan dan ancaman banjir telah menjadi keniscayaan. Apa rencana aksi yang telah dipersiapkan dan dijalankan Pemerintah di lapangan. Berapa besar dana untuk antisipasi dan penanggulangan bahaya banjir.

"Terkait dengan bencana alam, kenapa justru anggaran antisipasi kabut asap yang tertera dalam salah satu prioritas sektor kesehatan. Kemudian perlunya dianggarkan mesin cuci darah (Mehodialisa), karena fraksi kami menganggap ini adalah hal yang prioritas. Dan terkait kemampuan daerah, khususnya tentang rencana pelaksanaan Pekan Olahraga tingkat Provinsi (Porprov) di Muara Teweh pada 2018, apakah akan tetap dilaksanakan atau dikembalikan ke provinsi, mohon penjelasan," kata Sunario.

Fraksi PD dengan juru bicaranya Surianor menjelaskan bahwa berkenaan dengan defisit anggaran tahun anggaran 2018, perlu adanya penekanan pada pos-pos PAD agar memberikan kontribusi lebih besar lagi dan kedepannya perlu dikaji kembali terkait dengan reguliasi pajak dan retribusi daerah.

Fraksi PPP dengan juru bicaranya H Abri mengatakan bahwa fraksi PPP mengapresiasi keinginan Pemkab Barito Utara yang dalam penyusunan rancangan APBD 2018 mengoptimalkan, memaksimalkan dan mengakomodir semua aspek.

"Alokasi anggaran yang cukup besar untuk penajaman skala prioritas berupa belanja langsung sektor pendidikan, sektor kesehatan dan sektor pekerjaan umum haruslah dan semestinya benar-benar terfokus untuk kegiatan pembelajaran yang berdampak langsung pada peningkatan kinerja, peningkatan infrastruktur yang belum selesai dan peningkatan kesehajteraan masyarakat, mohon penjelasan," kata H Abri.

Fraksi GKKB dengan juru bicaranya Mustafa Joyo Muhtar mengatakan pada sektor pendidikan agar dana yang dikucuirkan cukup untuk menjamin proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik serta besar harapan kami juga agar kualitas pendidikan di Kabupaten Barito Utara lebih baik.

"Kami juga berharap agar dana untuk pengawasan terhadap guru bisa ditingkatkan, karena masih banyak laporan masyarakat terkait keaktifan guru khususnya di desa-desa. Kemudian Database pendidikan pun kami harap agar pada tahun 2018 sudah dapat dipergunakan," ujar Mustafa.