Tarif Mahar Politik Pilkada Palangka Raya Terus Dipersoalkan [VIDEO]

Sampit (Antaranews Kalteng) - Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Jhon Krisli terus mempersoalkan tarif biaya atau mahar dikenakan partai politik terhadap dirinya yang semula mengikuti proses pencalonan pilkada wali kota dan wakil wali kota Palangka Raya tahun 2018.

"Mahar yang dikenakan parpol itu benar adanya, saya memastikan sudah merasa sendiri adanya keharusan membayar dana besar agar bisa mendapat rekomendasi pencalonan dari parpol saat saya mengikuti proses di tahapan pilkada Kota Palangka Raya," ucap Jhon Krisli yang juga kader PDIP itu di Sampit, Senin.

Dia menyebutkan adanya tarif yang dikenakan bagi dirinya agar bisa diusung sebagai pasangan calon di pilkada Kota Palangka Raya itu dari dua parpol yaitu Gerindra dan PPP.

"Saya sudah mengikuti semua proses sesuai prosedur pencalonan yang disyaratkan partai tapi diujungnya ada keharusan menyerahkan dana besar," ucapnya.

Parpol yang memiliki empat kursi di DPRD Kota Palangka Raya itu mengenakan tarif Rp1,5 miliar dan parpol yang memiliki dua kursi minta Rp1 miliar.

"Semula saya sepakati dan sebagai tanda jadi sudah ditransfer ke rekening oknum pengurus parpol itu di tingkat provinsi sebesar Rp500 juta dan kekurangan akan dilunasi setelah pendaftaran ke KPU Kota Palangka Raya," tegas Jhon.

Lebih lanjut Jhon mengatakan, dalam perkembangannya pengurus parpol mengajukan persyaratan tambahan meminta agar calon membuat atau menyiapkan rekening bersama sebesar Rp6 miliar.

"Saya kecewa besarnya mahar politik itu, bahkan dalam detik-detik terakhir pendaftaran ke KPU, parpol tersebut mengalihkan dukungannya ke pasangan calon lain," ucapnya.

Jhon mengatakan, karena dukungan dialihkan itu uang mahar yang telah diberikan diminta kembali, namun sampai sekarang belum seluruhnya di kembalikan.

"Dari Rp500 juta uang mahar yang saya transfer baru Rp350 juta yang telah di kembalikan," ungkapnya.

Jhon mengaku telah menerima undangan Panwaslu Kota Palangka Raya untuk memberikan keterangan terkait permainan uang oleh parpol pengusung pasangan calon di pilkada Kota Palangka Raya.