DPRD Kotim ingatkan pemkab selektif rekrut pimpinan BUMD

Sampit (ANTARA) - Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah H Muhammad Jhon Krisli mengingatkan sekaligus meminta pemerintah setempat agar lebih berhati-hati, harus selektif dalam merekrut pimpinan Badan Usaha Milik Daerah.

"Perekrutannya pun harus melalui seleksi dan tes kompetensi, sehingga bisa benar-benar mendapatkan pemimpin berkualitas dan sesuai yang dibutuhkan dalam mengembangkan BUMD Kotim," kata Jhon di Sampit, Jumat.

Menurut dia, dengan sistem tes yang dilakukan secara profesional juga dapat mencegah dan mengantisipasi adanya praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). 

Jhon mengatakan pemimpin BUMD pun hendak bukan orang dekat pemimpin atau pilihan kepala daerah, melainkan harus murni hasil dari seleksi sehingga kualitasnya bisa benar-benar dipertanggungjawabkan.

"Kami ingin BUMD bisa menghasilkan pendapatan untuk daerah. Untuk itu dibutuhkan seorang pemimpin yang memiliki kemampuan dan ilmu di bidang yang akan dijalani nantinya," ucapnya.

Kedepan di Kotawaringin Timur ada beberapa BUMD yang membutuhkan pimpinan baru, duharapkan pimpinan BMUD baru tersebut mampu mengemban tugasnya dengan baik, dan dapat menyumbang pendapatan bagi daerah.

Beberapa BUMD yang kedepannya membutuhkan pimpinan baru tersebut adalah untuk mengelola bidang usaha daerah yang bergerak di sektor kepelabuhan, perkebunan dan usaha lain yang memiliki peluang besar.

"Untuk saat ini perusahaan daeah yang dimiliki pemerintah Kabupaten Kotawarinhin Timur baru Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Dharma Tirta Sampit," kata Jhon.

Menurut Dia, PDAM Sampit sampai saat ini belum bisa menyumbang pendapatan untuk daerah, bahkan justru sebaliknya perusahaan tersebut selalu minta anggaran untuk permodalannya.

Baca juga: Legislator minta guru awasi kegiatan pengenalan lingkungan sekolah

"Jangankan menyumbang pendapatan untuk daerah, PDAM Sampit tidak dapat beroperasi apabila tidak diberikan modal," terangnya.

Ketua DPRD Kotim itu pun menyayangkan, meski telah diberikan modal ratusan juta setiap tahun, namun PDAM Sampit belum mampu memberikan pelayanan yang memuaskan karena masih ada beberapa wilayah yang tidak memdapaykan air bersih hingga berminggu-minggu.

Dia pun berharap pemerintah kabupaten segera mengevaluasi kinerja pimpinan PDAM Sampit, karena lima tahun lebih memimpin belum memberikan peningkatan pelayanan.

Begitu juga dengan kinerja badan pengawas rumah sakit juga harus dievaluasi karena beberapa orang anggotanya bukan dari kalangkan yang memiliki ilmu kesehatan.

"Ini lah yang saya maksud, pengangkatannya harus melalui tes, bukan karena ditunjuk dan orang dekat pemimpin daerah atau tim sukses saat Pilkada," demikian Jhon.

Baca juga: Membangun pelosok Kotim harus jadi prioritas, kata Fraksi Demokrat

Baca juga: Legislator ajak kaum perempuan di Kotim turut memberantas narkoba