Pemkab Kotim Bangun Jalan Buka Keterisolasian Dua Kecamatan

id Bappeda Kotim, Burhanudin, Keterisolasian Dua Kecamatan

Pemkab Kotim Bangun Jalan Buka Keterisolasian Dua Kecamatan

Kepala Bappeda Kotim, H Burhanudin, memaparkan rencana pembangunan saat musrenbang di Kecamatan Baamang, Senin (15/1/2018). (Foto Antara Kalteng/Norjani)

Sampit (Antaranews Kalteng) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah segera merampungkan pembangunan akses jalan untuk membuka keterisolasian dua kecamatan yakni Kecamatan Seranau dan Kecamatan Pulau Hanaut yang pergerakannya berjalan lambat.

Mulai tahun ini pembangunan jalan dari Desa Cempaka Mulia Timur melintasi dua kecamatan itu hingga ke batas Kabupaten Katingan dilanjutkan dan semoga tidak ada kendala lagi, kata Kepala Bappeda Kotim H.Burhanudin di Sampit, Senin.

Penegasan itu disampaikannya saat musyawarah perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di Kecamatan Baamang. Kegiatan ini dihadiri sejumlah kepala satuan organisasi perangkat daerah, camat lurah, kepala desa dan tokoh masyarakat.

Kecamatan Seranau dan Pulau Hanaut terletak di seberang pusat kota Sampit, hanya dipisahkan Sungai Mentaya. Namun akibat tidak adanya jalan darat, kemajuan dua kecamatan itu cukup lambat.

Aktivitas perekonomian masyarakat kurang lancar karena hanya mengandalkan transportasi sungai. Harga kebutuhan pokok tinggi dan biaya pembangunan juga lebih tinggi karena barang harus diangkut melalui sungai, kemudian dilanjutkan angkutan darat.

Tahun 2015 lalu, Bupati H Supian Hadi meresmikan Jembatan Cempaga Kecamatam Cempaga. Rencananya dilanjutkan dengan pembangunan jalan dari jembatan ini yakni di Desa Cempaka Mulia Timur hingga batas Pegatan Kabupaten Katingan, namun terkendala masalah status kawasan hutan.

Burhanudin mengatakan, masalah status kawasan sudah diselesaikan sehingga pembangunan jalan bisa dimulai tahun ini. Berdasarkan rencana awal, jalan sepanjang 40 kilometer itu diperkirakan akan menghabiskan dana hingga Rp450 miliar yang dibiayai dengan sistem multi years atau tahun jamak selama tiga tahun anggaran.

"Kalau jalan itu nanti selesai, kami yakin pembangunan bisa lebih maju dan perekonomian masyarakat di sana akan meningkat. Sektor lain seperti pariwisata juga akan bisa kembangkan," kata Burhanudin.

Data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dari 168 desa yang tersebar di 17 kecamatan, masih terdapat 14 desa yang belum bisa ditembus jalan darat. Selain itu, ada 64 desa yang belum tersambung jaringan listrik PLN serta 13 desa belum terjangkau jaringan telepon seluler.

Pemerintah daerah berharap semua masalah itu sudah bisa diselesaikan sebelum berakhir masa jabatan periode ke dua kepemimpinan Bupati H Supian Hadi dan Wakil Bupati HM Taufiq Mukri. Pemerintah daerah juga menggandeng perusahaan besar untuk membantu penyelesaiannya.