Pemkab Seruyan Diminta Tingkatkan Keterampilan SDM Aparatur Desa

Kuala Pembuang (Antaranews Kalteng) - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, M Erwin Toha meminta pemkab setempat meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia aparatur penyelenggara pemerintahan desa di daerah setempat.

"Saatnya Pemkab Seruyan melalui instansi terkait fokus dalam peningkatan SDM aparatur desa sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dapat diwujudkan," kata Erwin di Kuala Pembuang, Kamis.

Politisi Partai Nasdem ini menilai, saat ini kemampuan SDM aparatur desa, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan desa masih sangat lemah.

Ada banyak aparatur desa di Seruyan yang belum memahami bagaimana mengelola keuangan desa mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban.

"Padahal, kualitas SDM menjadi salah satu faktor penentu bagi suksesnya penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama dalam pengelolaan keuangan desa baik yang bersumber dari Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD)," katanya.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu membuat terobosan dan formula baru untuk meningkatkan SDM kepala desa, di antaranya melalui bimbingan teknis serta memaksimalkan pendampingan desa.

"Kemudian, apabila perangkat desa tidak mengerti atau menemui kendala bisa berkonsultasi dengan pendamping desa atau pihak lain yang berkompeten. Jangan hanya diam saja tapi juga harus aktif," katanya.

Sementara, Sekretaris Desa Persil Raya, Kecamatan Seruyan Hilir, Wahyu mengakui, aparatur desa memang masih perlu bimbingan dalam peningkatan SDM, khususnya mengenai pengelolaan keuangan desa.

"Berdasarkan pengalaman di lapangan masih banyak perangkat desa yang kesulitan menyusun laporan pertanggungjawaban anggaran dari program pembangunan di desa," katanya.

Ia mengatakan, sebenarnya bimbingan teknis kepada perangkat desa sudah sering dilakukan, hanya saja intensitasnya perlu lebih ditingkatkan lagi. Sebab banyak perangkat desa yang masih kesulitan mengelola keuangan desa.

Pelatihan pengelolaan keuangan bagi perangkat desa dapat diarahkan untuk pemberian materi mulai dari perencanaan, realisasi, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban.

"Karena itu kami mengharapkan agar pemerintah nantinya lebih sering menggelar pelatihan sehingga kami bisa lebih memahami masalah pengelolaan dan regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa," katanya.