Apabila dihitung dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan transfer dana Pemerintah Pusat untuk sektor pendidikan memang mencapai Rp700 miliar atau telah memenuhi peraturan perundang-undangan minimal 20 persen, kata Syamsul di Palangka Raya, Selasa.
"Kalau dibandingkan dengan kontribusi APBD Kalteng terhadap infrastruktur, tidak ada apa-apanya untuk sektor pendidikan. Untuk proyek tahun jamak (multiyears) infrastruktur saja mencapai Rp1,3 triliun di tahun 2018 ini," tambahnya.
Walau kontribusi APBD Kalteng terhadap sektor pendidikan masih relatif minim, Wakil Rakyat dari daerah pemilihan II meliputi kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan ini menganggap hal itu bukan salah Gubernur Sugianto Sabran.
Dia mengatakan langkah tersebut telah sesuai dengan yang tertera dalam rancangan program jangka menengah daerah (RPJMD) Kalteng, yang program prioritasnya masih infrastruktur, baru disusul pendidikan dan kesehatan.
"Jika bicara ideal anggaran untuk sektor pendidikan, ya relatif besar lah. Ambil standar saja ya, tiap siswa itu wajib disediakan anggaran sekitar Rp3,2 juta per tahun, dan idealnya mencapai Rp5 miliar per tahun," ucapnya.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menyebut, kondisi sekarang ini Pemerintah Pusat maupun Daerah belum mampu memenuhi standar anggaran sektor pendidikan per siswa tersebut.
Parahnya lagi, ucap dia, sekarang ini komite sekolah tidak lagi berkontribusi memberikan bantuan kepada pihak sekolah. Padahal bantuan dari komite sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan Kalteng.
"Kalau dana untuk operasional sekolah minim, tentu akan berdampak pada ekstrakurikuler dan pelajaran tambahan. Pihak sekolah terpaksa meniadakan itu karena kekurangan dana operasional," demikian Syamsul.
