SOPD Kotim diminta jangan suka menunda kegiatan

id dprd kotim,Jhon Krisli,SOPD Kotim

SOPD Kotim diminta jangan suka menunda kegiatan

Ketua DPRD Kotim, Jhon Krisli. (Foto Antara Kalteng/Norjani)

Sampit (Antaranews Kalteng) - Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Jhon Krisli meminta jajaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah setempat tidak lagi suka menunda pelaksanaan kegiatan pembangunan.

"Kami mendorong agar di semester pertama 2018 program dan kegiatan pembangunan bisa dilaksanakan, agar serapan anggaran bisa lebih maksimal," katanya di Sampit, Sabtu.

Menurut Jhon, meningkatkan serapan anggaran di semester awal sangat penting, hal itu untuk mempermudah kerja di semester kedua.

"Untuk persiapan pelelangan pekerjaan, semestinya sudah diselesaikan satu bulan pertama di Januari lalu. Maka dari itu selanjutnya di bulan kedua itu sudah bisa di upload melalui LPSE," katanya.

Jhon berharap pemerintah daerah harus meninggalkan kebiasaan menggenjot pekerjaan di akhir tahun anggaran. Bahkan ada yang pelelangannya di semester kedua.

Pola lama ini menurutnya harus dirubah karena mepetnya waktu pekerjaan akan berpengaruh pada kualitas pekerjaan karena dikerjakan secara tergesa-gesa.

"Tahun ini sejumlah mega proyek bakalan dimulai. Untungnya proyek dengan nilai ratusan miliar masih dalam katagori tahun jamak. Sehingga tidak terikat oleh satu tahun anggaran," ucapnya.

Jhon menyarankan untuk program pembangunan yang sifatnya reguler agar secepatnya di laksanakan pengerjaanya.

Selain dibatasi dengan waktu juga untuk memudahkan pengawasan dan memberikan waktu yang panjang bagi pihak rekanan mengerjakan kegiatan dengan kualitas yang maksimal.

"Anggaran tahun ini untuk pelaksanaan program reguler tidak kalah besar juga dan itu tersebar di seluruh SOPD," terangnya.

Jhon mengatakan, ketua tim anggaran eksekutif harus melakukan evaluasi, serapan dan realusasi anggaran di semester pertama ini harus tinggi.

Jika ada SOPD yang masih suka mengulur waktu pelaksanaan itu harus dievaluasi apa yang melatarbelakangi.

"Pelaksanaan pembangunan harus berorientasi kepada kepentingan masyarakat banyak. Anggaran yang dikucurkan jangan hanya untuk sektor konsumtif artinya tidak ada timbal balik kepada kehidupan masyarakat," tegasnya.