Sampit (Antaranews Kalteng) - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Supriadi menilai kondisi hutan daerah itu saat ini terus menipis dan memprihatinkan.
"Butuh perhatian serius pemeritah daerah untuk mengembalikan kondisi hutan kita dengan cara rehabilitasi," katanya di Sampit, Kamis.
Menurut Supriadi, kerusakan hutan di Kotawaringin Timur akibat alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan k3lapa sawit.
"Untuk menutupi sebagian kerusakan itu maka hutan konservasi milik perusahaan harus sesuai dengan standarisasi," ucapnya.
Selain itu, pemerintah juga harus mendorong agar masyarakat mengelola dan menanam kembali lahan-lahan kosong. Terutama dengan tanaman yang bernilai ekonomis di lahan kritis.
Supriadi mengatakan, data kehutanan menyebutkan, secara persentase sisa hutan saat ini hanya sekitar 25 persen, dari total luasan wilayah Kotawaringin Timur.
Itupun 10 persennya berupa kawasan hutan yang tidak ada pohonnya lagi atau lahan kritis, ujarnya.
Menurut Supriadi, idealnya kawasan hutan yang tersisa minimal 40 persen. Sedangkan 60 persennya digunakan untuk kawasan investasi kehutanan dan perkebunan, termasuk juga permukiman.
"Luas wilayah Kotawaringin Timur saat ini adalah 16.496 km persegi. Dihuni 400.658 jiwa. Dan saat ini terancam tidak memiliki hutan cadangan. Sebab yang tersisa hanya 25 persen dari total luasan hutan sebelumnya," terangnya.
Supriadi mengatakan, saat ini kondisi hutan itu terbagi dari hutan asli dan hutan tetapi tidak ada pohon atau hutan kritis.
"Hutan kritis ini harus ditanam kembali, dan masyarakat bisa difasilitasi pemerintah daerah. Jika tidak segera melakukakn penanaman kembali kita bakal tidak memiluki hutan lagi," ucapnya.
Supriadi mengaku sangat prihatin dengan kondisi hutan yang jadi andalan resapan air kini banyak punah. Dikhawatirkan, ke depan akan menyebabkan Kotawawringin Timur semakin rawan diterjang banjir.
Gencarnya investor menanamkan modal dalam dua dekade terakhir berimbas pada tergerusnya kawasan hutan menjadi kian menipis, bahkan di bawah angka ideal.
DPRD nilai kondisi hutan di Kotim terus menipis
Ilustrasi. (Foto Antara Kalteng/Ronny NT)
Untuk menutupi sebagian kerusakan itu maka hutan konservasi milik perusahaan harus sesuai dengan standarisasi
